Banjarmasin : Badai atau kejadian-kejadian alam yang sudah diprediksi oleh BMKG, menurut Winardi Sethiono, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalsel, sebuah kejadian alam yang berproses dengan alam. Winardi yang juga Ketua Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Kalimantan Selatan menambahkan, sebagai manusia, kita hanya bisa mempersiapkan diri.
“Yang lebih utama itu adalah Kita mengimbau kepada segenap warga termasuk para Ulama untuk memohon do’a. Itu lebih afdol. Saya rasa kita memohon do’a agar dijauhkan dari bala dan bencana. Segenap Masyarakat maupun Ulama, kita memohon agar dilakukan Shalat-shalat Istighasah,” Winardi mengimbau.
Disinggung kegiatan Normalisasi Sungai, Winardi menyatakan, Normalisasi Sungai itu menimbulkan tanda tanya yang besar sebanyak 3 buah.
“Jadi Normalisasi Sungai ini apakah hanya lips service atau betul-betul dilaksanakan? Karena sepengetahuan Kami, untuk di Kota Banjarmasin itu masih belum ada Dinas yang mengatur tentang sungai. Sehingga konsep-konsepnya bagaimana kedepannya bagaimana? Itu masih tidak jelas,” ungkap Winardi.
Dikatakan, kalua ada statemen tentang Normalisasi Sungai, dirasanya lebih baik menaruh Kedinasannya dulu. Membuat konsepnya dulu. Seperti contoh di DKI Jakarta, sebut Winardi, DKI Jakarta juga tidak ada Balai Sungai dan sebagainya, tapi mereka Dinasnya ada dan mereka serius menata sungai tadi.
“Kalau di Banjarmasin hanya sekedar Normalisi, menata. Normalisasi, menata. (disebutkanya berulang-ulang). Tanpa ada konsep yang jelas, saya rasa itu hanya sebuah lips service,” tegas Winardi.
Beberapa waktu lalu, saat banjir, Winardi dan kawan-kawannya turun ke lapangan untuk melakukan aksi pembersihan sungai di belakang Kediaman Polda Kalsel, yang kemaren itu katanya dirinya selaku Ketua Pelaksana, berpedoman pada yang utama, melakukan pembersihan sungai agar arus bisa lancar. Sehingga banjir bisa diatasi.
“Tapi kalau yang namanya Normalisasi Sungai, yang betul-betul seperti pengerukan, pembuatan jembatan, penyiringan dan lain sebagainya, saya rasa itu sebuah bentuk pekerjaan yang permanen. Nah ini harus jelas dulu konsepnya. Jadi tidak bisa sembarangan itu,” pungkas Winardi.(juns)