Banjarmasin : Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 pada Rabu, 24 November 2021. PTBI diselenggarakan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan. Tema yang diangkat dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 adalah “Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi”. Tema ini menyiratkan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar semua pihak untuk mendukung kelanjutan perbaikan ekonomi di tahun 2022 pasca perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam arahannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T. menyampaikan bahwa perekonomian domestik yang mulai membaik harus dimanfaatkan sebagai momentum bersama untuk kembali menggalang kekuatan dan strategi yang semakin efektif guna mendorong pemulihan ekonomi. Selanjutnya, perekonomian global yang secara bertahap juga mulai membaik
sebagai pemicu semangat optimisme pemulihan ekonomi di Kalimantan Selatan.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan 2021 mulai
menunjukkan pemulihan dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebagai dampak dari Covid-19.
Dari sisi suplai, pemulihan ekonomi ini diperkirakan didorong oleh perbaikan di
seluruh lapangan usaha (LU) utama, antara lain pertambangan; dan perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Dari sisi permintaan, peningkatan ekonomi terutama dipengaruhi oleh perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang berangsur pulih, serta peningkatan investasi dan ekspor. Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kalimantan Selatan pada tahun 2021
diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan 2020, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional (3 ± 1%).
Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan
perbaikan daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan permintaan domestik.
Terkait perkembangan sistem pembayaran di Kalsel, sejumlah kebijakan telah
dilakukan untuk mendukung perluasan keuangan digital. Selama Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak, KPwBI Provinsi Kalsel melaksanakan perluasan jangkauan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu solusi pembayaran nirsentuh untuk mendukung program QRIS secara nasional. Jumlah merchant onboarding QRIS di wilayah Kalimantan Selatan hingga 12 November 2021 mencapai 160 ribu
merchant, meningkat signifikan dan menduduki top 10 Provinsi dalam pencapaian target QRIS terbanyak.
Selanjutnya, KPwBI Provinsi Kalsel juga mendorong percepatan transformasi digital
melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Saat ini, telah diterbitkan 14 Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan untuk mendukung implementasi ETPD.
Dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah, KPwBI Provinsi Kalsel terus
berperan aktif dalam mendorong pengembangan UMKM digital di Kalimantan Selatan melalui Program Onboarding UMKM. Program ini memberikan pelatihan perluasan akses pasar secara online, memfasilitasi pendaftaran UMKM sebagai merchant pada marketplace, dan penguatan terhadap kemampuan serta pemahaman UMKM untuk sigap dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen di era digital.
KPwBI Provinsi Kalsel memproyeksikan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada 2022. Perekonomian Kalsel diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari 2021. Dari sisi permintaan, perbaikan tersebut didukung oleh pertumbuhan positif dari konsumsi, baik rumah tangga maupun pemerintah, investasi, dan disertai kinerja net ekspor yang solid. Kasus Covid-19 yang
terus melandai dan semakin terkendali mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk melakukan pergerakan bisnis maupun wisata. Dari sisi eksternal, perekonomian global yang terus mengalami peningkatan didorong oleh
penanganan pandemi yang semakin baik serta keberhasilan vaksin, berpotensi mempercepat pemulihan rantai pasok dunia dan mendorong permintaan komoditas ekspor utama seperti Batubara, Crude Palm Oil (CPO), dan karet.
Seiring dengan pemulihan ekonomi, tekanan inflasi diprakirakan meningkat di 2022,
namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional di 3±1%. Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh tingkat permintaan masyarakat yang menguat sejalan dengan peningkatan
pendapatan dan perekonomian.
Sehubungan dengan hal tersebut, KPwBI Provinsi Kalsel akan terus memperkuat
koordinasi pengendalian inflasi dengan seluruh stakeholder melalui empat upaya sebagai berikut: 1) pemantauan harga pangan strategis dan pelaksanaan operasi pasar, 2) menjaga ketersediaan pasokan, 3) memperlancar distribusi, dan 4) peningkatan kualitas data neraca bahan pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Di tengah optimisme perbaikan ekonomi pada 2022, terdapat tiga tantangan yang
perlu diatasi yaitu : 1) risiko COVID-19 masih perlu terus diwaspadai karena dapat menahan perbaikan perekonomian, 2) tantangan struktural global warming yang akan membawa perubahan kebijakan energi dunia ke arah energi yang lebih ramah lingkungan, dan 3) kendala lkapasitas UMKM yang masih rendah. Sebagai tulang punggung ekonomi inklusif, UMKM
memiliki daya tahan yang rendah terhadap pandemi akibat berbagai keterbatasan seperti skala usaha, akses digital dan alternatif pembiayaan. Dalam jangka panjang, kunci utama untuk pengembangan perekonomian Kalimantan Selatan adalah reformasi struktural dan transformasi industri untuk memperbaiki profil ekspor, dari sektor primer yang ekstraktif ke sektor sekunder yang berbasis industri manufaktur, dan gasifikasi Batu Bara sebagai energi
alternatif masa depan.
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan sinergi antara seluruh stakeholder untuk
membangkitkan optimisme dan berinovasi dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui 5 strategi penguatan sebagai berikut: 1) percepatan hilirisasi batubara, 2) mendorong pengembangan industri hilir sawit melalui pola kemitraan, 3) percepatan hilirisasi karet, 4) digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi dan keuangan, dan 5) mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan pelaku usaha UMKM.(rls/juns)