DALAM kegiatan Bincang Bareng Media, Jum'at (20/5/2022), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Subarkah; didampingi
Ekonom Ahli, Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Wilayah dan Provinsi, Muslimin Anwar; Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern (SP PUR & MI), Robi Ariadi ; dan Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR), Roy Ramantho Sarwono; dengan
Moderator : Kepala Unit Kehumasan, Rakhmat Pratama, dalam rangka Diseminasi Perkembangan Ekonomi Terkini dan Arah Kebijakan Bank Indonesia, menyampaikan terkait tentang Perkembangan Ekonomi Nasional, Respon Kebijakan Bank Indonesia,
Perkembangan Ekonomi dan Inflasi Kalimantan Selatan, Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi SDA, Pengembangan Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, dan Perkembangan UMKM, QRIS dan CBP Rupiah.
Simak selengkapnya.
A. Perkembangan Ekonomi Nasional.
Pemulihan ekonomi global diprakirakan terus berlanjut meski lebih rendah dari proyeksi sebelumnya seiring ketegangan geopolitik Rusia – Ukraina yang terus berlanjut dan berdampak pada perlemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah penyebaran Covid-19 yang mulai melandai.
Sementara itu, perbaikan ekonomi domestik diprakirakan terus berlangsung didukung oleh peningkatan konsumsi, investasi nonbangunan, dan kinerja ekspor, sejalan dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang membaik. Sejumlah indikator dini, seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur mengindikasikan pemulihan ekonomi domestik terus berlangsung. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kinerja positif berbagai lapangan usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi.
Untuk keseluruhan tahun 2022, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional akan mencapai 4,5 – 5,3%. Pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang terdampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia yang lebih rendah akibat ketegangan geopolitik Rusia – Ukraina yang masih berlanjut.
B. Respon Kebijakan Bank Indonesia.
Dengan pertimbangan atas hal-hal tersebut, Rapat Dewan Gubernur pada Bulan April 2022 memutuskan bahwa Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah, antara lain:
memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar;
melanjutkan implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif;
melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK); memastikan kecukupan kebutuhan uang dan kesiapan BI-FAST; melonggarkan kebijakan penyimpanan uang elektronik; dan
memperkuat kebijakan internasional, termasuk promosi perdagangan dan menyukseskan Presidensi G20 tahun 2022.
Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal (CEMUMUAH) serta inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Disisi non tunai, Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk dalam rangka mendukung elektronifikasi keuangan pemerintah dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mendorong akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) yang inklusif dan efisien melalui kebijakan sistem pembayaran nontunai antara lain melalui layanan BI-FAST melalui mobile banking serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dan lembaga terkait. Sinergi dengan Pemerintah juga terus dilakukan untuk mendorong percepatan digitalisasi pembayaran melalui elektronifikasi bansos, transaksi Pemda, dan transportasi.
Disisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada triwulan I 2022 meningkat 13,58% (yoy). Bank Indonesia memperkuat layanan kas kepada masyarakat melalui implementasi digitalisasi layanan kas keliling (PINTAR), menjaga ketersediaan uang tunai, termasuk tambahan penyediaan uang sebesar Rp27,4 triliun sehingga menjadi Rp202,7 triliun selama periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1443H serta memperkuat kerja sama kelembagaan dalam pengedaran uang ke seluruh wilayah NKRI.
C. Perkembangan Ekonomi dan Inflasi Kalimantan Selatan.
Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I 2022 tetap tumbuh positif yaitu sebesar 3,49% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,55% (yoy). Perlambatan antara lain disebabkan oleh kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan yang terkontraksi sebagai dampak dari pemberlakuan larangan ekspor batubara pada awal tahun 2022. Selain itu, keterbatasan bahan baku TBS akibat faktor trek turut mempengaruhi perlambatan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan, terutama CPO.
Pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan pelonggaran PPKM telah mendorong peningkatan aktifitas perekonomian dan peningkatan permintaan masyarakat. Kondisi ini serta trend/pola musiman selama Puasa dan Hari Raya Idul Fitri, mendorong kenaikan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan April 2022 menjadi sebesar 1,15% mtm, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang inflasi 0,93% mtm. Secara year to date, inflasi sampai dengan April 2022 tercatat 2,69%. Inflasi terutama didorong oleh inflasi angkutan udara sejalan dengan peningkatan permintaan pada periode cuti bersama dan mudik lebaran ditengah kenaikan harga avtur. Selain itu, inflasi juga bersumber dari kenaikan PPN, harga minyak goreng sebagai dampak dari pencabutan HET minyak goreng kemasan dan kenaikan harga BBRT dan BBM nonsubsidi sejalan dengan peningkatan harga migas dunia.
Sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, maka tekanan permintaan terhadap barang dan jasa diprakirakan juga meningkat sehingga berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Namun kapasitas produksi yang terpasang saat ini masih dapat memenuhi peningkatan permintaan dimaksud sehingga inflasi akan tetap terkendali. Selanjutnya, kami juga menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk berbelanja bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penumpukan stok barang karena pasokan barang terjaga.
Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi agar berada dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada 2022.
D. Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi SDA.
Untuk mendukung pengembangan perekonomian Kalimantan Selatan, transformasi ekonomi menjadi penting dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah yang memiliki SDA terhadap dinamika global. Saat ini, struktur ekspor Kalsel yang didominasi oleh SDA seringkali dipengaruhi oleh fenomena Commodity Boom, yaitu peningkatan kinerja ekspor didorong harga komoditas yang tinggi. Disisi lain, kondisi tersebut juga menyebabkan kerentanan ekonomi terhadap gejolak/volatilitas harga. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan struktur ekonomi Kalsel yang dapat dilakukan melalui transformasi manufaktur. Pertumbuhan nilai ekspor komoditas low, medium, dan high tech manufactures lebih stabil dibandingkan komoditas primer.
Dalam hal ini, dukungan program hilirisasi perlu terus didorong untuk mendukung penguatan manufaktur, antara lain pengembangan gasifikasi batubara, produk oleochemical, mendorong pengembangan industri ban dan aspal karet, serta produk olahan udang.
E. Pengembangan Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru.
Dalam rangka menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi dan mendorong penguatan struktur ekonomi Kalimantan Selatan, identifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru sangat diperlukan. Hasil Growth Diagnostic BI Kalsel, salah satu sektor yang berpotensi dikembangkan adalah Pariwisata berbasis alam dan budaya.
Pemerintah mendorong pemulihan aktivitas pariwisata di masa Pandemi melalui implementasi sertifikat CHSE untuk meningkatkan level of confidence wisatawan dalam berwisata. Hingga akhir 2021, terdapat sebanyak 103 usaha tersertifikasi CHSE di Kalsel. Sertifikasi CHSE pada usaha pariwisata menjadi salah satu pendorong pemilihan aktivitas oleh wisatawan.
Untuk mewujudkan sektor pariwisata sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Kalsel, koordinasi dan kerjasama antar stakeholder di daerah diperlukan untuk menyiapkan aspek infrastruktur maupun fasilitas pendukung pariwisata. Kedepan, pengembangan pariwisata Kalsel juga perlu diarahkan pada Quality Tourism melalui pengembangan 3A (Atraksi, Aksesbilitas, Amenitas) 2P (Pelaku Usaha dan Promosi).
F. Perkembangan UMKM, QRIS dan CBP Rupiah.
Dalam rangka pengembangan UMKM, Bank Indonesia memfokuskan pada pengembangan klaster pangan dan digitalisasi UMKM. Pengembangan klaster pangan bertujuan untuk mendukung stabilitas nilai Rupiah dalam kerangka pengendalian inflasi baik inflasi nasional maupun inflasi daerah. Sedangkan pengembangan UMKM memiliki sasaran akhir untuk mendorong UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. KPwBI Kalsel melakukan berbagai upaya untuk mendorong UMKM Naik Kelas melalui berbagai program. Dimulai dari peningkatan kapasitas melalui Bantek, pelatihan keuangan, penguatan produk dengan pelatihan packaging dan sertifikasi, dan pendampingan pemasaran digital melalui Karya Kreatif Borneo Tahun 2022 dalam mendukung KKI dan GBBI Tahun 2022.
Beberapa agenda KPwBI Kalsel dalam pengembangan UMKM di 2022 antara lain Karya Kreatif Banua (Mei 2022), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Kalsel (Juli 2022) dan Pamor Borneo (Agustus 2022).
Pada tahun 2022 terdapat target penambahan jumlah pengguna baru QRIS secara nasional sebanyak 15 juta. Per posisi Maret 2022, jumlah pengguna QRIS dilakukan oleh Kalimantan Selatan sebesar 136.936 atau terdapat 66.181 pengguna baru jika dibandingkan posisi Desember 2021. Hal tersebut juga sejalan dengan jumlah merchant yang terus meningkat, di wilayah Kalsel jumlah merchant QRIS pada Triwulan I 2022 tercatat sebanyak 183.284 dengan dominasi merchant kategori usaha mikro dan kecil.
Sepanjang tahun 2022, KPwBI Kalsel terus melaksanakan kampanye program Cinta, Bangga dan Paham Rupiah. Kampanye tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat, menjaga masyarakat agar terhindar dari kasus uang palsu, menerapkan uang Rupiah menjadi satu-satunya alat pembayaran di NKRI serta menumbuhkan kecintaan kebanggaan dan pemahaman akan Rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, KPwBI Kalsel telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi CBP yang dilakukan di berbagai instansi dan masyarakat baik secara online maupun offline.(juns/BIKpwks)