BANJARMASIN - Perkembangan perekonomian dunia masih diwarnai dengan kenaikan harga komoditas
dan risiko ketidakpastian global yang eskalatif.
Sehubungan dengan itu, arsitektur APBN saat ini diharapkan tetap optimis namun waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber.
Hal tersebut disebabkan oleh kondisi risiko global yang masih penuh ketidak pastian.
Sampai dengan akhir November 2022, kinerja makro ekonomi Kalimantan Selatan menunjukkan kondisi yang baik dengan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta tingkat inflasi yang terkendali.
Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada periode triwulan III 2022 sebesar 5,59 % ( y-o-y) yang didukung oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tinggi. Inflasi pada bulan November 2022 tercatat sebesar 0,40 % ( mto-m ), lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0.25 %.
Beberapa penyumbang utama inflasi di Kalimantan Selatan adalah bahan pangan terutama beras lokal, ikan haruan (gabus), tomat, telur, dan bawang merah. Sedangkan yang menahan laju inflasi adalah daging ayam, cabai merah, bayam, mangga, dan timun.
Dari sisi neraca perdagangan Kalimantan Selatan, pada bulan November 2022 terjadi peningkatan surplus sebesar 6.51 % dari bulan sebelumnya atau ada peningkatan sebesar US $ 0,11 juta. Dari sisi moneter terutama pergerakan suku bunga saat ini diarahkan untuk menahan potensi inflasi yang begerak naik.
Oleh karena itu, suku bunga dinaikkan oleh Bank Indonesia sebesar 50 bps menjadi 5,25 %.
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat lapis bawah akibat inflasi yang bergerak naik, pemerintah sampai akhir November 2022 masih memberikan bantuan dalam berbagai bentuk di wilayah Kalimantan Selatan antara lain : BLT BBM sebesar Rp56,30 miliar kepada
187.681 penerima, BLT Dana Desa Rp528,59 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng sebesar Rp51,51 miliar untuk 171.705 penerima, dan BSU sebesar Rp130,04 miliar untuk 216.727 penerima, serta untuk bantuan sosial yang berasal dari dana dukungan Pemda 2% DTU telah direalisasikan sebesar Rp. 46,93 milyar dari alokasi dana sebesar Rp.161,98 milyar.
Khusus untuk bantuan sosial yang berasal dari 2 % DTU, pemda yang mempuyai
realisasi dengan nilai rupiah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan realisasi sebesar Rp. 12,83 miliar sedangkan pemda yang belum ada realisasi adalah Pemkab HST, Pemkab Tanah Laut dan Pemkot Banjarmasin. Sedangkan pemda yang mempunyai
realisasi tercepat adalah Pemkab HSU dengan realisasi mencapai 100 % atau dengan nilai rupiah sebesar Rp. 5,9 miliar.
Disamping dana bantuan di atas, sumber dana pemda lain yang juga digunakan untuk bantuan sosial masyarakat desa serta untuk pengendalian dampak inflasi di desa adalah yang bersumber dari dana desa yang disebut dengan BLT Desa.
Sedangkan untuk mendorong pemda melakukan pengendalian inflasi di daerah telah diimplmentasikan kebijakan dana
insentif daerah (DID) sebagai penghargaan atas keberhasilan mengendalikan inflasi. Pada periode bulan Mei – Agustus 2022 yang lalu, telah diberikan DID kepada Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 10,68 miliar karena telah berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 4,86 % pada
bulan Mei menjadi 4, 36 % pada bulan Agustus 2022.
REALISASI PC PEN KALIMANTAN SELATAN
Realisasi PC-PEN di Kalimantan Selatan hingga akhir November 2022 mencapai
Rp2.212,32 miliar yang terdiri dari Klaster Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kesehatan dan Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Klaster Perlindungan Masyarakat, realisasi penyaluran PKH sebesar Rp203,21 miliar
untuk 99.080 KPM, Kartu Sembako sebesar Rp308,93 miliar untuk 177.273 KPM, BLT BBM sebesar Rp56,30 miliar kepada 187.681 penerima, BLT Dana Desa Rp528,59 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng sebesar Rp51,51 miliar untuk 171.705 penerima, dan BSU
sebesar Rp130,04 miliar untuk 216.727 penerima.
Untuk klaster penanganan kesehatan, realisasi penyaluran Klaim Pasien sebesar
Rp354,95 miliar untuk 8.043 pasien dan Insentif Nakes sebesar Rp12,16 kepada 2.170 nakes.
Realisasi Program Penguatan Pemulihan Ekonomi untuk Padat Karya PUPR sebesar Rp203,92 miliar kepada 17.977 penerima, Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp251,47 miliar, Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp70,23 miliar, dan Insentif Pajak sebesar Rp8,28 miliar kepada 48 wajib pajak.
Formulasi Dana Bagi Hasil
Formulasi perhitungan Alokasi DBH dihitung berdasarkan 2 unsur yaitu alolasi kinerja ( 10 % ) dan alokasi formula ( 90 % ). Pada pengalokasian DBH SDA, terdapat distribusi alokasi untuk daerah penghasil, daerah perbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam 1 wilayah provinsi, dari sebelumnya hanya untuk daerah penghasil saja.
Hal ini ditujukan untuk memberikan kompensasi kepada daerah atas eksternalitas negative yang didapatkan dalam rangka pemanfaatan suatu sumber daya baik di sektor pertambangan maupun sektor pengolahan.
Khusus untuk pertambangan mineral batu bara, porsi pembagian dana bagi hasil untuk pemerintah pusat hanya sebesar 20 % dan sisanya sebesar 80 % dibagi untuk pemda dan pihak lain dengan porsi terbesar ada pada pemda kabupaten sebesar 50 %.
PENDAPATAN NEGARA
Sampai dengan 30 November 2022 kinerja pendapatan negara mencapai Rp. 17.243
miliar atau 115.50% dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 72.54% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp.7.249,68 miliar.
Realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 November 2022 telah mencapai Rp.
16.003,74 miliar atau 115.96% dari target APBN 2022 sebesar Rp7.069,97 miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 79.14% (y-o-y).
Penerimaan Perpajakan sampai dengan November mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, didorong penerimaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022.
Secara global semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif kecuali sektor konstruksi, disebabkan penyetoran PPN dari transaksi instansi pemerintah yang sebelumnya wajib mencantumkan NPWP rekanan, sejak 1 Mei 2022 telah menggunakan NPWP dan nama instansi pemerintah berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022.
Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp.1.120,3 miliar hingga 30 November 2022. Angka tersebut telah mencapai 84.92% dari target yang ditetapkan. Kinerja seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami pertumbuhan positif.
Bea Masuk naik 33 persen didorong oleh impor alat berat dari perusahaan pertambangan di Banjarmasin, Bea Keluar disebabkan booming harga komoditi sawit dan Cukai berasal dari industri vape.
Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah
Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp1.239.86 miliar atau 116.03% dari target. Realisasi PNBP tumbuh 16,95 persen (yoy) terbesar berasal dari Jasa Transportasi, Komunikasi & Informatika yang didorong mobilitas dan confidence masyarakat yang masih cukup kuat.
BELANJA NEGARA
Realisasi belanja negara sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp 26.847,57 miliar atau 90.44% dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar 14.12 % jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.6.780,82 miliar (80.82% pagu), atau turun 12.51% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp6.780,82 miliar.
Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan
sampai dengan 30 November 2022 tercatat sebesar Rp 20.066,75 milyar atau 94.23 % dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi bulan November 2021 lebih tinggi sebesar 27.20 %.
Realisasi APBN menurut jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut : Belanja Pegawai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai agenda reformasi pemerintah, realisasinya sudah mencapai 88.99% dari pagu Rp. 3,6 trilyun. Untuk jenis belanja barang diarahkan untuk pelayanan dasar pemerintah yang semakin baik. Realisasinya mencapai 78.84 % dari pagu Rp. 2,99 trilyun.
Untuk belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Realisasi sudah mencapai 67.64% dari pagu Rp. 1,8 trilyun. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Realisasi sudah mencapai 100 % dari pagu sebesar Rp. 11,51 Milyar.
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai 30 November 2022 telah mencapai 67.63% atau Rp21.105,93 milyar dari total pagu Rp. 31.206,57 milyar.
Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 89.47% dari target sebesar Rp. 28.857,54 milyar yaitu sebesar Rp. 25.819,15milliar.
Belum optimalnya penyerapan APBD telah menyebabkan terjadinya peningkatan saldo SILPA. Secara agregat, jumlah SiLPA seluruh Pemda se-Kalimantan Selatan s.d. 30 November 2022 mencapai Rp6.087,66 miliar dan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu meningkat sebesar Rp3.060,26 miliar atau ↑101,09persen (yoy).
Masih tingginya SiLPA tersebut disebabkan karena belum optimalnya penyerapan anggaran pemda, dimana pendapatan mencapai Rp25.819,15 milyar sementara realisasi belanja baru sebesar Rp21.105,93 miliar dan pembiayaan sebesar Rp1.374,44miliar. Meningkatnya SiLPA tersebut disumbang oleh 13 Pemda secara agregat sebesar Rp6.087,66 miliar.
REALISASI KUR DAN UMi
Kinerja penyaluran KUR terus meningkat seiring dengan program pemerintah untuk terus memberdayakan UMKM. Sampai dengan 30 November 2022, jumlah KUR yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 5.03 trilyun, naik sebesar Rp. 874 milyar atau 21.02% jika dibandingkan
dengan tahun yang lalu.
Sektor utama yang mendominasi untuk kredit KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran .Kalau dilihat dari jumlah debitur per 30 November 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 98.515 debitur. Ada penurunan jika dibandingkan jumlah debitur tahun lalu sebanyak 111.624 debitur.
Kinerja penyaluran UMi sampai dengan bulan November 2022 tercatat sebesar Rp. 39,53 milyar untuk 10.197 debitur dengan sektor utama adalah perdagangan dan eceran. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, ada peningkatan kinerja penyaluran UMi sebesar 12.13 %.
ISU STRATEGIS REGIONAL
1. Peran APBN dan APBD di wilayah Kalimantan Selatan untuk menangani kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting serta mendukung ketahan pangan, masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan data terakhir, wilayah Kalimantan Selatan menempati posisi kedua terendah dalam hal tingkat kemiskinan dengan prosentase sebesar 4,49%. Berdasarkan Susenas BPS
2021, persentase penduduk miskin ekstrem di Kalsel tergolong rendah dan tidak masuk ke dalam wilayah prioritas kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun demikian angka prevalensi angka stunting cukup tinggi di Kalimantan Selatan dan masuk menjadi 6 provinsi tertinggi
angkanya.
Di sisi lain, penurunan angka stunting cukup rendah sehingga masih perlu penanganan yang lebih intensif dan serius.
2. Adanya Pojok SMV (Special Mission Vehicle), merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian Keuangan (khususnya BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN) sebagai sebuah ruang komunikasi antara SMV dengan stakeholder di daerah.
Diharapkan Hal ini diharapkan dapat mempercepat diseminasi informasi terkait produk/layanan SMV yang pada akhirnya dapat menunjang mandat SMV, serta dukungan DJKN dalam program Regional Chief Economist (RCE) yang diusung oleh Kementerian Keuangan.
3. Kenaikan tariff cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Untuk Rokok Elektrik, terdapat kenaikan cukai dari rokok elektrik yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HPTL. Ini akan berlaku setiap tahun naik 15 persen selama 5 tahun ke depan.
4. Untuk meningkatkan pendataan potensi perpajakan dan pendapatan asli daerah di wilayah Kalimantan Selatan, telah dilakukan kerja sama antara Ditjen Pajak , Ditjen Anggaran serta Pemerintah Daerah setempat yang saat ini sudah mencapai tahap ke III. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dengan meningkatnya kualitas data base penerimaan.***juns