BANJARMASIN - UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar, dimana memiliki jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% terhadap tenaga kerja.
Sebagai upaya memberdayakan dan mendukung perkembangan UMKM di wilayah Banjarmasin, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mengadakan silaturahmi
dan forum diskusi bersama sepuluh UMKM binaan di Aula lantai 8 Kanwil DJP Kalselteng (Jumat, 12/5/2023).
Pada prakteknya, UMKM di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan seperti teknologi, pemasaran, legalitas, serta standarisasi dan sertifikasi.
Kepala Bidang P2Humas Lena Hayati menyampaikan, diskusi ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu bertahan, berkembang, tumbuh, dan naik kelas.
Dalam materi yang disampaikan, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Prastawa Adiwibawa menjelaskan, Kanwil DJP Kalselteng bersama dengan Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan
berkomitmen memberdayakan para UMKM binaan, sesuai dengan amanah Menteri Keuangan sebagaimana tertuang dalam KMK-394/KMK.01/2022.
“Terdapat tiga kluster UMKM dengan berbagai indikatornya. Harapannya UMKM-UMKM binaan yang masih termasuk kluster UMKM rintisan dapat
beranjak menjadi mandiri bahkan dapat memasarkan produknya melalui ekspor,” ujar Prastawa.
Seluruh peserta pada kesempatan tersebut secara bergantian memperkenalkan produk usahanya,
menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan usaha, serta harapan dari program UMKM binaan Kanwil DJP Kalselteng.
Ketua Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Kalsel Siti Isnaniah Haryani mengatakan, senang dapat bekerja sama dan sering terlibat dalam bazar UMKM yang digelar oleh Kanwil DJP Kalselteng, saya juga bersedia membantu dan sharing kepada teman-teman pelaku usaha
dalam hal perizinan, atau lainnya,” tuturnya.
Penyuluh Pajak Alfathir Badra berharap, agar kedepannya para peserta dapat memperluas jangkauan pasar melalui marketplace yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP),” pungkasnya.[Junaidi]