KEKUASAN politik dikuasai untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, sanak family, dan lingkaran perkoncoan terbatas.
Agar terus berlanjut, estapet pergantian disiapkan dari keluarga terdekat. Tidak terdistribusi secara luas apalagi adil. Mekanisme dipenuhi sebagai syarat dan prosedur, namun cara dan tujuannya dimanipulasi. Untuk memuluskannya, tidak sungkan menggunakan uang, pengaruh kekuasaan, bahkan cara kekerasan.
Kalau ada yang seperti itu, tidak ada pilihan kecuali “lawan!”. Jangan berdiam diri, karena itulah yang disebut “politik jahat”. Sebab kekuasaan hanya untuk kepentingan diri pribadi dan kelompok terbatas, bukan untuk kesejahtraan bersama.
“Tapi dia baik, sering ngasih sembako, rutin membagi uang dan bingkisan. Bagaimana, bukankah itu termasuk membangun kesejahtraan bersama?”
Tentu saja bukan, itu hanya manipulasi guna melanggengkan dan memuluskan politik jahat. Agar tidak ada perlawanan, tidak lahir nalar kritis, bahkan cendrung memecah belah dan merendahkan.
Membangun kesejahtraan bersama itu suatu upaya mengelola tata pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari kolusi, korupsi, nepotime. Kebijakan yang dibuat, sepenuhnya untuk melindungi dan mengayomi semua tanpa kecuali. Melalui potensi SDM dan SDA, segala kebutuhan dasar dipenuhi, biayanya tidak mahal, bahkan gratis. Terutama layanan pendidikan dan kesehatan. Dua hal inilah yang menjadi bukti konsentrasi negara-negara yang meniatkan dirinya membangun kesejahtraan bersama.
Kalau itu tidak pernah terjadi dan tidak kunjung diupayakan, apa yang harus dilakukan?
Bangun kekuatan masyarakat sipil untuk melawannya, karena negara ini memang diciptakan untuk semua, bukan untuk segelintir orang.
Masyarakat sipil itu sendiri adalah masyarakat yang sadar dan mau mengorganisasikan dirinya dalam wadah kewargaan. Bentuknya bisa berupa ormas, LSM, paguyuban warga, dan sebagainya. Melalui wadah-wadah tersebut bergiat memperjuangkan kepentingan bersama.
Kalau tidak ada yang melawan, yakinlah politik jahat hanya melahirkan kemiskinan dan kebodohan.[Junaidi]