SEKALIPUN banyak pengamat mengatakan, Pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah, sebab bukan saja amburadul dari sisi proses, tapi juga barbar secara substansi.
Walau demikian, tetap saja perlu evaluasi bersama. Apapun yang terjadi terhadap Pemilu, akan menjadi referensi, rujukan dan bahkan contoh, bagi terselenggaranya Pilkada.
Evaluasi yang tepat, tentu saja diselenggarakan oleh masyarakat sipil, agar substansi demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dapat didudukkan pada posisi sebenarnya.
Percuma bila evaluasi dilakukan oleh penyelenggara, karena ia bagian dari masalah yang harus “dikuliti, dipreteli” satu persatu, terutama menyangkut integritas yang harus dipulihkan, agar pada saat menyelenggarakan Pilkada, kembali dapat dipercaya sebagai pihak yang jujur dan adil.
Siapa masyarakat sipil tersebut? Tentu saja organisasi berbasis kewargaan, khususnya yang peduli terhadap Pemilu dan kelangsungan demokrasi. Boleh jadi bentuknya ormas, LSM, forum warga, media masa, atau Perguruan Tinggi.
Hasil dari evaluasi, menjadi bahan penyelenggara Pilkada, agar minimal berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi hasil yang “kontroversial”, tidak terulang, apalagi menjadi pembenar.
Perkara mendasar justru ada pada “kepedulian”. Masih adakah yang peduli terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil? Sehingga mau bersusah payah melakukan evaluasi. Bila ada yang peduli, berarti masih ada setitik harapan perbaikan.
Sebaliknya, kalau semuanya hopeless, pupus harapan. Jangan berharap ada yang mau melakukan evaluasi. Bahkan memilih membiarkan “keburukan” terus terulang, hingga krisis kepercayaan memuncak menjadi ketidakpedulian.
Penyelenggaraan evaluasi, tidak harus menunggu selesainya tumpukan perkara yang sedang berproses di MK atau DKPP. Biarlah terus berproses. Sebab, kalau pun ada yang diadili dari berbagai perkara tersebut, jumlahnya tidak seberapa dari yang sebenarnya terjadi.
Bukankah sebagian besar dari kecurangan, justru dipedam menjadi memori yang buruk dan sulit dihapus dalam ingatan?.[Junaidi]