Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
Kalimantan Selatan
Periode s.d. 31 Agustus 2024
“Penerimaan Negara Masih Turun, Perlu Langkah Strategis Untuk Penuhi Target”
Banjarmasin, 27 September 2024, derapjurnalis.com
Perekonomian Regional Kalsel: Inflasi Turun, Neraca Perdagangan Internasional Masih Surplus
Kondisi perekonomian Kalsel hingga bulan Agustus 2024 masih kuat walaupun harus menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Aktivitas dan mobilitas masyarakat di Bulan Agustus ini ditandai dengan euforia peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengeluaran masyarakat banyak untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, perlombaan olahraga, kesenian, dan aktivitas lain untuk memeriahkan perayaan tersebut. Sedangkan dari sisi belanja pemerintah, Bulan Agustus 2024 merupakan periode bagi pemerintah melanjutkan pengeluaran atau belanja untuk proyek-proyek infrastruktur dan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang masih positif tersebut antara lain:
Tingkat inflasi Agustus 2024 masih terkendali dan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,36% (mtm) atau mengalami mengalami inflasi sebesar 1,71% (yoy), lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 2,12% (yoy). Dari lima daerah di Kalsel yang menjadi sampel pengukuran, tingkat inflasi tertinggi pada Kota Banjarmasin sebesar 2,20% (yoy), sedangkan yang terendah pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebesar 0,72% (yoy). Penyumbang inflasi di Kalsel antara lain emas perhiasan, gula pasir, tarif parkir, dan sigaret kretek mesin (rokok).
Neraca perdagangan kembali mengalami surplus tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 tercatat mengalami kontraksi -7,37%. Namun jika dilihat secara secara month-to-month mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya sebesar 35,58%. Surplus Neraca Perdagangan Kalsel Bulan Agustus 2024 sebesar US$917,66 juta.
KINERJA APBN :
Pendapatan Negara di Kalsel Masih Turun, Perlu Langkah Strategis Untuk Penuhi Target
Kinerja APBN dari sisi pendapatan sampai dengan Agustus 2024 telah terealisasi sebesar Rp13,46 triliun atau 59,27% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, kinerja pendapatan APBN turun atau terkontraksi 17,10%. Kontraksi ini terus menurun jika dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya, dan ditargetkan sampai dengan akhir tahun target penerimaan negara dapat tercapai. Walaupun secara total pendapatan negara mengalami kontraksi, di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif yaitu 11,64% dengan realisasi sebesar Rp1,23 triliun. Dari sisi belanja negara, realisasi total belanja negara sebesar Rp24,79 triliun atau 64,00% dari pagu. Capaian ini meningkat 29,97% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk Bulan Agustus ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,77 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19,12 triliun.
Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara adalah sebagai berikut: Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp12,01 triliun atau 57,13% dari target, terkontraksi sebesar 18,61% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp6,88 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp4,37 triliun. Tiga sektor perpajakan yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 31,4%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,6% serta pengangkutan dan pergudangan sebesar 16,9%. Secara kumulatif, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif sampai dengan bulan Agustus 2024, kecuali Sektor Pertambangan(karena penurunan harga Batubara), Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian (karena penurunan harga TBS kelapa sawit), Sektor Aktivitas Penyewaan dan Sektor Konstruksi yang mengalami kontraksi.
Kinerja pendapatan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp5,62 triliun, yang terdiri dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp214,62 miliar dan Penerimaan lainnya sebesar Rp5,41 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,23 triliun atau 97,94% dari target, tumbuh 11,64% (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU sebesar Rp285,47 miliar atau 23,15% dari total PNBP, dan PNBP Lainnya sebesar Rp947,87 miliar atau 76,85% dari total PNBP. PNBP Lainnya salah satunya berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.
Realisasi Belanja Negara terus berupaya mencapai Target Triwulan III (Belanja Pegawai 75%, Belanja Barang 70%, Belanja Modal 70%, Belanja Bansos 75% )
Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp24,79 triliun, atau sebesar 64,00% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp5,68 triliun (58,89% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp19,12 triliun (65,69% dari pagu). Realisasi belanja tertinggi pada Belanja Pegawai sebesar 72,67%, karena dipengaruhi oleh pembayaran Gaji ke-13 dan THR 2024 yang lebih besar dari 2023, kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK di Kalsel. Belanja barang meningkat dipengaruhi oleh kegiatan persiapan pelaksanaan pilkada. Untuk belanja modal realisasinya baru mencapai Rp498,57 miliar (41,79%). Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar alokasi belanja modal untuk pekerjaan konstruksi yang baru selesai di periode akhir tahun 2024. Pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal supaya di periode Triwulan III 2024 dapat tercapai dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Khusus untuk mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2024, terdapat dukungan anggaran pemilu melalui Hibah Dalam Negeri (HDN). KPU dan Bawaslu mendapat Rp836,83 M, yang sudah revisi (masuk pagu) Rp626,47 miliar, TNI dan Polri mendapat Rp103,90 miliar, yang sudah revisi (masuk pagu) Rp11,15 miliar. Realisasi belanja dalam rangka mendukung Pilkada sampai dengan Agustus 2024 sudah terealisasi sebesar Rp43,95 miliar atau 7,02% dari pagu sebesar Rp626,47 miliar.
Untuk kinerja belanja, K/L dengan persentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan sebagai berikut: Untuk K/L kategori Pagu Besar adalah Kementerian Agama, POLRI, dan Kementerian Pertahanan. K/L kategori sedang adalah Mahkamah Agung, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung. Untuk K/L kategori kecil adalah BPKP, BKKBN, dan BNN. Kinerja belanja untuk satker-satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi baru mencapai 53,41%, sedangkan untuk kewenangan Tugas Pembantuan (TP) baru mencapai 21,77%. Atas capaian ini, satker DK/TP diharapkan dapat melakukan akselerasi belanja dengan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memastikan pembukaan alokasi dana yang masih diblokir.
“KINERJA TKD: Kinerja realisasi TKD bulan Agustus 2024 meningkat signifikan
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp19,12 triliun atau sebesar 65,69%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 34,96%. Kenaikan tertinggi pada penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 59,16% dan insentif fiskal sebesar 34,96%. Terdapat kenaikan pagu Insentif Fiskal untuk Kota Banjarmasin sebesar Rp5,79 miliar dan Kota Banjarbaru sebesar Rp5,88 miliar. Realisasi TKD tertinggi di bulan Agustus 2024 ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebesar 73,61%.
Rincian kinerja TKD adalah sebagai berikut: Realisasi DBH sebesar Rp9,57 triliun (61,76%), Realisasi DAU sebesar Rp6,05 triliun (71,00%), Realisasi DAK Fisik sebesar Rp379,42 miliar (35,59%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp1,69 triliun (70,75%), Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp105,20 miliar (64,19%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp1,32 triliun (90,37%).
“KINERJA APBD: Kinerja pajak daerah naik 12% dan retribusi daerah naik 530% (yoy)”
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Agustus 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp26,52 triliun atau sekitar 66,16% dari target, meningkat sebesar 36,33% jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp3,38 triliun dan Retribusi Daerah sebesar Rp602,32 miliar, meningkat 630% dibandingkan tahun lalu. Secara persentase, kinerja realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp3,04 triliun (95,97%).
Retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 630% disebabkan oleh meningkatnya retribusi jasa layanan umum. Di sisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 12% disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Restoran. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp21,24 triliun, dengan kontribusi 80% terhadap total pendapatan Daerah.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah mencapai Rp21,51 triliun (48,74%) tumbuh 33,03%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp6,91 triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp5,81 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp4,15 triliun. Semua jenis Belanja mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Sampai dengan Bulan Agustus 2024 ini, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 78,36% jika dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja tertinggi ada pada Kab. Batola sebesar 59,12% terhadap pagu. Secara nominal realisasi terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp6,18 triliun (52,01%).
ISU REGIONAL
“Dana Desa terus meningkat tetapi kemiskinan pedesaan tetap tinggi”
Dari tahun 2019 s.d. 2023 jumlah desa berstatus mandiri dan maju semakin meningkat dari sebelumnya 3 desa maju di tahun 2019 menjadi 220 desa maju dan 7 desa mandiri di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui penyaluran Dana Desa kepada desa-desa di Kalimantan Selatan menjadikan pembangunan daerah pedesaan yang berkelanjutan dan masyarakat desa semakin berdaya.
Secara akumulatif penyaluran dana desa semakin meningkat dari tahun ke tahun dari sebesar Rp501,12 Miliar di tahun 2015 menjadi Rp1.319,96 Miliar di tahun 2024. Hal ini mempengaruhi status dan kategori desa yang semakin mengarah kepada desa maju dan mandiri. Namun, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan masih tetap tinggi.
Diperlukan kebijakan anggaran yang bersifat dedicated sehingga dapat mengarah pada pengentasan kemiskinan masyarakat desa, contohnya program pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa, diversifikasi ekonomi desa melalui peningkatan sektor pariwisata dan dukungan fasilitasi pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat mendorong titik ekonomi baru di daerah pedesaan
POLICY RESPONSES
Policy Responses dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat desa, antara lain sebagai berikut:
Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa. Ini termasuk pendidikan formal dan non-formal yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses ke modal, pelatihan bisnis, dan pasar. Program koperasi juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi desa.
Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan
fasilitas kesehatan. Infrastruktur yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.
Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Partisipasi aktif akan memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Teknologi dan Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses informasi dan komunikasi. Ini bisa membantu dalam pendidikan, pemasaran produk, dan akses layanan pemerintah.
Untuk Kinerja APBN di Kalimantan Selatan, rekomendasi yang diberikan antara lain:
Merespon kondisi penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor pertambangan yang mengakibatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan kepabeanan cukai menurun, dapat melaksanakan extra effort untuk mendongkrak penerimaan negara contohnya melalui simplifikasi sistem perpajakan serta penindakan dan penelitian ulang nilai pabean.
Merespon kondisi perlambatan realisasi belanja modal s.d. Agustus 2024 yang menurun 10,31%, diharapkan K/L dapat segera melakukan akselerasi belanja dan pengadaan barang/jasa.
Untuk Kinerja APBD di Kalimantan Selatan, rekomendasi yang diberikan antara lain:
Merespon kondisi pencapaian target pendapatan daerah dari pajak sebesar 68% per Agustus 2024, Pemda dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang undertaxed serta merangkul sektor informal untuk dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.
Selain melalui optimalisasi penerimaan perpajakan daerah, Pemda dapat melakukan optimalisasi retribusi daerah yang trennya meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (naik 630%), misalnya retribusi pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Kebersihan.*****rls/juna