“Akhir Triwulan III 2024, Pendapatan Negara Masih Terkontraksi, Belanja Negara Harus Diakselerasi”
Banjarmasin, 30 Oktober 2024, derapjurnalis.com
Perekonomian Regional Kalsel: Neraca Perdagangan Internasional Kalsel tetap Surplus, bahkan Meningkat
Pada bulan September 2024, perekonomian Kalimantan Selatan terus melanjutkan tren positifnya meskipun masih menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini didorong oleh sektor pertambangan, khususnya batubara, yang tetap menjadi komoditas utama. Selain itu, sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet juga memberikan kontribusi yang penting. Menurut data terbaru, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan II-2024 tumbuh sebesar 4,81% (yoy). Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tetap terjaga. Namun, tekanan ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dari sisi belanja pemerintah, Bulan September 2024 merupakan periode akhir Triwulan III 2024, terdapat target-target yang harus dicapai dan momentum persiapan menjelang akhir tahun anggaran. Secara umum, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang masih positif tersebut antara lain:
Tingkat inflasi September 2024 masih terkendali dan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm) atau mengalami mengalami inflasi sebesar 1,98% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 1,84% (yoy). Dari lima daerah di Kalsel yang menjadi sampel pengukuran, tingkat inflasi tertinggi pada Kota Tanjung sebesar 2,28% (yoy), sedangkan yang terendah pada Kotabaru sebesar 1,24% (yoy). Penyumbang inflasi di Kalsel antara lain emas perhiasan, ikan gabus, tarif parkir, dan ayam daging ras.
Pada September 2024, neraca perdagangan di Kalimantan Selatan tercatat mengalami peningkatan 43,96% dibandingkan September 2023. Pada 2024, tren surplus neraca perdagangan terus berlanjut meskipun sempat mengalami penurunan pada Mei s.d. Juli, namun surplus neraca perdagangan Kalsel kembali menguat dan pada September 2024 mengalami peningkatan secara mtm sebesar 29,44%. Surplus Neraca Perdagangan Kalsel Bulan September 2024 sebesar US$1.187,80 juta.
KINERJA APBN : Pendapatan Negara di Kalsel Masih Terkontraksi
Kinerja APBN dari sisi pendapatan sampai dengan September 2024 telah terealisasi sebesar Rp15,21 triliun atau 67,00% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, kinerja pendapatan APBN terkontraksi 14,49%. Kontraksi ini terus menurun jika dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Walaupun secara total pendapatan negara mengalami kontraksi, di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif yaitu 8,20% dengan realisasi sebesar Rp1,43 triliun. Dari sisi belanja negara, realisasi total belanja negara sebesar Rp27,60 triliun atau 71,23% dari pagu. Capaian ini meningkat 30,40% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk Bulan September ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,49 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp21,11 triliun.
Rincian Pendapatan Negara sebagai berikut:
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp13,54 triliun atau 64,41% dari target, terkontraksi sebesar 15,79% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp7,63 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp5,09 triliun. Tiga sektor perpajakan yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 31,1%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 20,2% serta pengangkutan dan pergudangan sebesar 17,2%. Secara kumulatif, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif sampai dengan bulan September 2024, kecuali Sektor Pertambangan, Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian, Sektor Aktivitas Penyewaan dan Sektor Konstruksi yang mengalami kontraksi.
Kinerja pendapatan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan September 2024 sebesar Rp6,03 triliun, yang terdiri dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp238,58 miliar dan Penerimaan lainnya sebesar Rp5,79 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.
Di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,43 triliun atau 113,86% dari target, tumbuh 8,20% (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU sebesar Rp377,72 miliar atau 26,34% dari total PNBP, dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,06 triliun atau 73,66% dari total PNBP. PNBP Lainnya salah satunya berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.
Realisasi Belanja Negara: Periode TW III, Hanya Belanja Pegawai yang Melampaui Target
Realisasi belanja negara sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp27,60 triliun, atau sebesar 71,23% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp6,49 triliun (67,27% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp21,11 triliun (72,54% dari pagu). Realisasi belanja tertinggi pada Belanja Pegawai sebesar 80,73%, karena dipengaruhi oleh pembayaran Gaji ke-13 dan THR 2024 yang lebih besar dari 2023, kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK di Kalsel. Realisasi Belanja barang sebesar 59,51% dari pagu. Realisasi belanja barang dipengaruhi oleh kegiatan persiapan pelaksanaan pilkada. Untuk belanja modal realisasinya baru mencapai Rp641,57 miliar (53,59%). Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar alokasi belanja modal untuk pekerjaan konstruksi yang baru selesai di periode akhir tahun 2024. Pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal supaya pada Triwulan IV 2024 dapat terealisasi sesuai target.
Khusus untuk mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2024, terdapat dukungan anggaran pemilu melalui Hibah Dalam Negeri (HDN). KPU dan Bawaslu mendapat Rp940,73 miliar, yang sudah revisi (masuk pagu) Rp615,32 miliar, TNI dan Polri mendapat Rp103,90 miliar, yang sudah revisi (masuk pagu) Rp19,52 miliar. Realisasi belanja dalam rangka mendukung Pilkada sampai dengan September 2024 sudah terealisasi sebesar Rp96,56 miliar atau 15,21% dari pagu sebesar Rp634,84 Miliar
Untuk kinerja belanja, K/L dengan persentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan sebagai berikut: Untuk K/L kategori Pagu Besar (diatas Rp500 miliar) adalah Kementerian Agama, POLRI, dan Kementerian PUPR. K/L kategori pagu sedang (Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar) adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Untuk K/L kategori pagu kecil (dibawah Rp100 miliar) adalah BKKBN, BPKP, dan BNN. Kinerja belanja untuk satker-satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi (DK) baru mencapai 62,29%, sedangkan untuk kewenangan Tugas Pembantuan (TP) baru mencapai 34,80%. Atas capaian ini, satker DK/TP diharapkan dapat melakukan akselerasi belanja dengan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memastikan pembukaan alokasi dana yang masih diblokir.
“KINERJA TKD: Insentif Fiskal tumbuh sebesar 143,84%
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp21,11 triliun atau sebesar 72,54%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 34,34%. Kenaikan growth tertinggi terdapat pada penyaluran Insentif Fiskal sebesar 143,84% dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 67,43%. Kinerja realisasi TKD tertinggi di bulan September 2024 adalah Kabupaten Batola sebesar 79,30%.
Detail kinerja TKD adalah sebagai berikut: Realisasi DBH sebesar Rp10,39 triliun (67,08%), Realisasi DAU sebesar Rp6,91 triliun (81,10%), Realisasi DAK Fisik sebesar Rp529,57 miliar (49,68%),
Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp1,72 triliun (71,84%), Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp180,56 miliar (110,17%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp1,38 triliun (94,45%).
“KINERJA APBD: Kinerja pajak daerah naik 9% dan retribusi daerah naik 571% (yoy)”
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,14 triliun atau sekitar 67,93% dari target, meningkat sebesar 28,02% jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp3,91 triliun dan Retribusi Daerah sebesar Rp640,37 miliar, meningkat 571% dibandingkan tahun lalu. Secara persentase, kinerja realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten HSS sebesar Rp1,47 triliun (89,51%).
Retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 571% disebabkan oleh meningkatnya retribusi jasa layanan umum dari pendapatan BLUD. Disisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 9% disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp23,45 T, dengan kontribusi 80,48% terhadap total pendapatan Daerah.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah mencapai Rp25,06 triliun (52,22%) tumbuh 35,24%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp7,63 triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp6,73 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp5,09 triliun. Semua jenis Belanja mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Sampai dengan Bulan September 2024 ini, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 75,57% jika dibandingkan tahun lalu. Kinerja realisasi Belanja tertinggi ada pada Kab. Batola sebesar 65,17% terhadap pagu. Secara nominal realisasi terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp7,28 triliun (61,35%).
ISU REGIONAL
“Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perekonomian Kalsel”
Luas perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan meningkat dari tahun 2020 s.d. 2022. Demikian juga terjadi tren positif dalam hal peningkatan produksi CPO dan TBS di tahun 2022 setelah periode fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan produksi dan peningkatan luas lahan menunjukkan bahwa sektor sawit di Kalsel masih berkembang dan terus meningkatkan hasil produksinya. Kenaikan serapan jumlah tenaga kerja mencerminkan bertambahnya permintaan produk sawit domestic dan global, terutama untuk biodiesel yang didorong oleh kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pendapatan Bea Keluar CPO pada tahun 2021-2022 booming karena adanya peningkatan permintaan CPO di pasar global. Sementara pada tahun 2023-2024 menurun karena adanya kebijakan DMO. CPO menyumbang 99,80% terhadap Bea Keluar Kalsel pada tahun 2024 (s.d. September). Seiring dengan menurunnya pendapatan Bea Keluar komoditas CPO, DBH Sawit yang diterima oleh Pemda Kalsel juga mengalami tren penurunan. Pada tahun 2024 DBH Sawit menurun 10,72% yoy dan pada tahun 2025 menurun 59,14% yoy. Isu dan Tantangan Industri Kelapa Sawit antara lain Perubahan Iklim dan Ketersediaan Lahan, Isu Ketenagakerjaan, Persaingan Internasional dan Tekanan Global
POLICY RESPONSES
Policy Responses Dalam Rangka Mengoptimalkan Peran Kelapa Sawit Bagi Perekonomian Kalsel, antara lain sebagai berikut:
Dalam rangka meningkatkan kualitas produk komoditas CPO dan turunannya, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan akses bibit unggul terhadap petani kecil serta melakukan perluasan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah diharapkan dapat berperan untuk mempercepat penyaluran bantuan untuk peremajaan tanaman yang sudah tua dan tidak produktif.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan, diharapkan para pengusaha dan petani sawit dapat mendorong penggunaan teknologi digital berbasis pertanian, contohnya penggunaan drone, sensor tanah, dan sistem pemantauan digital dalam pengelolaan lahan pertanian.
Memperluas pelatihan bagi petani plasma tentang praktik pertanian berkelanjutan (Good Agricultural Practices - GAP) serta memperkuat koperasi petani untuk meningkatkan akses ke pasar dan pendanaan.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan, pemerintah diharapkan dapat mendorong perluasan penerapan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) di kalangan petani dan perusahaan sawit. Dengan sertifikasi tersebut, diharapkan dapat memperluas pemasaran produk sawit Indonesia di pasar global.
Untuk Kinerja APBN di Kalimantan Selatan, rekomendasi yang diberikan antara lain: Merespon kondisi penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor pertambangan yang mengakibatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan kepabeanan cukai menurun, dapat melaksanakan extra effort untuk mendongkrak penerimaan negara contohnya melalui simplifikasi sistem perpajakan serta penindakan dan penelitian ulang nilai pabean.
Merespon kondisi perlambatan realisasi belanja modal s.d. September 2024 yang menurun 3,03%, diharapkan K/L dapat segera melakukan akselerasi belanja dan pengadaan barang/jasa.
Untuk Kinerja APBD di Kalimantan Selatan, rekomendasi yang diberikan antara lain: Merespon kondisi pencapaian target penerimaan daerah dari pajak sebesar 82,54% per September 2024, Pemda dapat mengoptimalkan pelaksanaan PKS Tripartid DJP-DJPK-Pemda.*****