derapjurnalis.com
“Menjelang Akhir Triwulan IV 2024, Pendapatan Negara Masih Terkontraksi, Belanja Negara Harus Diakselerasi”
Banjarmasin, 26 November 2024
Perekonomian Regional Kalsel: Neraca Perdagangan Internasional Kalsel tetap Surplus Pada September 2024, perekonomian Kalimantan Selatan terus melanjutkan tren positifnya meskipun masih menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini didorong oleh sektor pertambangan, khususnya batubara, yang tetap menjadi komoditas utama. Selain itu, sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet juga memberikan kontribusi yang penting. Menurut data terbaru, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan III-2024 tumbuh sebesar 5,23% (yoy). Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tetap terjaga. Namun, tekanan ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dari sisi belanja pemerintah, bulan Oktober 2024 terus tumbuh dengan baik, terdapat target-target yang harus dicapai dan momentum persiapan menjelang akhir tahun anggaran. Secara umum, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang masih positif tersebut antara lain:
Tingkat inflasi Oktober 2024 masih terkendali dan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm) atau mengalami mengalami inflasi sebesar 1,81% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 1,71% (yoy). Dari lima daerah di Kalsel yang menjadi sampel pengukuran, tingkat inflasi tertinggi pada Kota Tanjung sebesar 2,61% (yoy), sedangkan yang terendah pada Kotabaru sebesar 0,78% (yoy). Penyumbang inflasi di Kalsel antara lain emas perhiasan, ikan gabus, tarif parkir, dan sigaret kretek mesin.
Pada Oktober 2024, neraca perdagangan di Kalimantan Selatan tercatat mengalami penurunan 7,02% dibandingkan Oktober 2023. Pada 2024, tren surplus neraca perdagangan terus berlanjut meskipun mengalami penurunan secara month to month sebesar 7,65% pada Mei s.d. Juli yang disebabkan penurunan devisa ekspor akibat turunnya harga batubara dan peningkatan volume impor bahan bakar berupa gasoline dan solar serta minyak pelumas kendaraan bermotor, namun surplus neraca perdagangan Kalsel kembali menguat dan pada September 2024 US$1.189,38 juta dan sedikit menurun pada Oktober 2024 menjadi sebesar US$1.098,43 juta.
KINERJA APBN: Pendapatan Negara di Kalsel Masih Terkontraksi
Kinerja APBN dari sisi pendapatan sampai dengan Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp17,19 triliun atau 75,34% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, kinerja pendapatan APBN terkontraksi 11,71%. Kontraksi ini terus menurun jika dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Walaupun secara total pendapatan negara mengalami kontraksi, di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif yaitu 6,69% dengan realisasi sebesar Rp1,58 triliun. Dari sisi belanja negara, realisasi total belanja negara sebesar Rp32,67 triliun atau 83,53% dari pagu. Capaian ini meningkat 21,65% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk Bulan Oktober ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp7,32 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp25,34 triliun.
Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara adalah sebagai berikut: Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp15,33 triliun atau 72,95% dari target, terkontraksi sebesar 12,85% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp8,40 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp5,96 triliun. Sektor perpajakan yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 18,03% akibat harga batubara turun di akhir tahun 2023. Penerimaan PPN masih tumbuh positif sebesar 3,80% yang mengindikasikan daya beli masyarakat mulai membaik dan penerimaan pajak lainnya tumbuh positif sebesar 4,03% dibanding penerimaan tahun lalu.
Kinerja pendapatan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Oktober 2024 sebesar Rp6,59 triliun, yang terdiri dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp282,62 miliar dan Penerimaan lainnya sebesar Rp6,31 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,58 triliun atau 114,59% dari target, tumbuh 6,69% (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU sebesar Rp402,26 miliar atau 113,53% dari total PNBP, dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,18 triliun atau 114,96% dari total PNBP. PNBP Lainnya salah satunya berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.
Realisasi Belanja Negara: Periode s.d. Oktober 2024, Tumbuh Positif Didominasi Belanja TKD
Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp32,67 triliun, atau sebesar 83,53% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,32 triliun (74,82% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp25,34 triliun (86,44% dari pagu). Realisasi belanja tertinggi pada Belanja Pegawai sebesar Rp3,40 triliun (88,41%), karena dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran Gaji ke 13 dan THR 2024 yang lebih besar dari 2023, kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK di Kalsel. Realisasi Belanja barang sebesar Rp3,13 triliun (66,47%) dari pagu. Realisasi belanja barang dipengaruhi oleh kegiatan persiapan pelaksanaan pilkada. Untuk belanja modal realisasinya baru mencapai Rp777,61 miliar (63,98%). Peningkatan dikontribusikan realisasi pada program infrastruktur konektivitas dan program ketahanan sumber daya air. Pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal supaya pada Triwulan IV 2024 dapat terealisasi sesuai target.
Khusus untuk mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2024, terdapat dukungan anggaran pemilu melalui Hibah Dalam Negeri (HDN). KPU dan Bawaslu mendapat Rp940,73 miliar, yang sudah revisi (masuk pagu) Rp735,52 miliar, TNI dan Polri mendapat Rp103,90 miliar, yang sudah revisi (masuk pagu) Rp32,08 miliar. Realisasi belanja dalam rangka mendukung Pilkada sampai dengan Oktober 2024 sudah terealisasi sebesar Rp181,33 miliar atau 23,62% dari pagu sebesar Rp767,59 Miliar.
Untuk kinerja belanja, K/L dengan persentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan sebagai berikut: Untuk K/L kategori Pagu Besar (diatas Rp500 miliar) adalah Kementerian Agama, POLRI, dan Kementerian Pertahanan. K/L kategori pagu sedang (Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar) adalah Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, dan Mahkamah Agung. Untuk K/L kategori pagu kecil (dibawah Rp100 miliar) adalah BKKBN, BPKP, dan BNN. Kinerja belanja untuk satker-satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi (DK) baru mencapai 73,87%, sedangkan untuk kewenangan Tugas Pembantuan (TP) baru mencapai 42,77%. Atas capaian ini, satker DK/TP diharapkan dapat melakukan akselerasi belanja dengan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memastikan pembukaan alokasi dana yang masih diblokir.
“KINERJA TKD: Didominasi Pertumbuhan DBH dan Insentif Fiskal
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp25,34 triliun atau sebesar 86,44%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan realisasi Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 24,05%. Kenaikan growth tertinggi terdapat pada penyaluran Insentif Fiskal sebesar 45,62% dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 38,93%. Kinerja realisasi TKD tertinggi di bulan Oktober 2024 adalah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 91,58%.
Detail kinerja TKD adalah sebagai berikut: Realisasi DBH sebesar Rp13,32 triliun (85,94%), Realisasi DAU sebesar Rp7,51 triliun (88,16%), Realisasi DAK Fisik sebesar Rp0,77 triliun (72,31%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp2,07 triliun (86,36%), Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp0,21 triliun (67,07%), dan Realisasi Dana Desa sebesar Rp1,47 triliun (97,03%).
“KINERJA APBD: Kinerja pajak daerah naik 10,23% dan retribusi daerah naik 555,80% (yoy)”
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Oktober 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp35,38 triliun atau sekitar 82,43% dari target, meningkat sebesar 20,04% jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp4,48 triliun atau meningkat 10,23% dari tahun lalu dan Retribusi Daerah sebesar Rp0,74 triliun meningkat 555,80% dibandingkan tahun lalu. Secara persentase, kinerja realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp4,46 triliun (99,80%).
Retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 555,80% disebabkan oleh meningkatnya retribusi jasa layanan umum dari pendapatan BLUD. Disisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 10,23% disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp28,82 T, dengan kontribusi 82,47% terhadap total pendapatan Daerah.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah mencapai Rp28,32 triliun (56,99%) tumbuh 29,86%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp8,35 triliun. Untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7,73 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp6,09 triliun. Semua jenis Belanja mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 kecuali Belanja Tidak Terduga yang terkontraksi 61,63% (yoy). Sampai dengan bulan Oktober 2024 ini, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 59,11% jika dibandingkan tahun lalu. Kinerja realisasi Belanja tertinggi ada pada Kab. Tanah Bumbu sebesar 66,66% terhadap pagu. Secara nominal realisasi terbesar pada kabupaten Tapin sebesar Rp7,70 triliun (64,20%).
ISU REGIONAL
“Tren Realisasi Belanja Daerah yang Menumpuk di Akhir Tahun Anggaran”
Belanja Daerah yang bersumber dari APBD memiliki kecenderungan setiap tahunnya terealisasi paling besar atau menumpuk di akhir tahun anggaran sehingga belum optimal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja Modal merupakan jenis belanja yang paling tinggi persentase realisasinya di triwulan IV yakni s.d.Oktober sebesar 63,55%.
Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota juga menunjukkan tren yang semakin meningkat di triwulan IV pada seluruh jenis belanja kecuali belanja pegawai. Belanja modal dan belanja bansos merupakan jenis belanja dengan realisasi tertinggi di triwulan IV masing-masing sebesar 69,69% dan 61,53% s.d. Oktober ini.
Berdasarkan penelitian terdahulu, pergeseran belanja modal sebesar Rp1 triliun dari akhir triwulan IV ke pertengahan triwulan III akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,05% di triwulan III.
Penyebab utama keterlambatan realisasi belanja APBD adalah terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa sehingga realisasi belanja daerah mundur ke akhir tahun anggaran. Beberapa penyebab keterlambatan realisasi belanja daerah selain keterlambatan lelang adalah perencanaan DED (Detail Engineering Design) yang terlambat, penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang juga terlambat dan keterlambatan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian/Lembaga Negara terkait.
Solusi atau rekomendasi dalam rangka akselerasi belanja APBD yang dapat diberikan yaitu pengadaan atau lelang pekerjaan barang/jasa secara dini, percepatan DED, penetapan pejabat pengelola kegiatan dan pengadaan lebih awal dan percepatan penerbitan juknis DAK Fisik.
POLICY RESPONSES
Policy Responses Dalam Rangka Optimalisasi Belanja Daerah agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, antara lain sebagai berikut:
Dalam rangka mendorong optimalisasi belanja, pemda diharapkan dapat meningkatkan akurasi perencanaan anggaran agar realisasinya dapat tepat waktu dan tepat sasaran.
Pemda diharapkan dapat meningkatkan focus dan prioritas pada realisasi belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
Pemda diharapkan dapat memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa agar lebih efektif, efisien, dan transparan, salah satunya melalui proses lelang dan e-procurement.
Pemda diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran dan pejabat pengadaan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi.
Perlu adanya suatu indicator untuk mengukur kinerja penyerapan belanja pada pemerintah daerah (IKPA Daerah) untuk mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output yang lebih berkualitas.
Untuk Kinerja APBN di Kalimantan Selatan, rekomendasi yang diberikan antara lain:
Merespon kinerja belanja barang (persentase realisasi terhadap pagu) yang turun 2,42%, diharapkan K/L penerima Hibah Pilkada dapat segera melakukan pengesahan belanja tanpa menunggu akhir periode pengesahan.
Merespon penurunan growth realisasi belanja modal s.d. Oktober 2024 yang menurun 3,90%, Kementerian/Lembaga untuk memastikan penyelesaian pekerjaan kontraktual tidak terlambat, dan segera memproses tagihan untuk segera diajukan ke KPPN.
Untuk Kinerja APBD di Kalimantan Selatan yang masih rendah, rekomendasi yang diberikan antara lain:
Optimalisasi belanja melalui e-katalog, e-katalog local, toko daring, dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKP-D) dalam pelaksanaan belanja secara cash less.
Pembayaran dilakukan per termin sesuai dengan kemajuan fisik atau kemajuan kegiatan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, khususnya pekerjaan yang jumlahnya cukup besar.
Mempercepat penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan.*****