derapjurnalis.com
“Pemberdayaan UMKM: Kendala, Kebutuhan, dan Dukungan Pemerintah”
Banjarmasin, 20 Desember 2024
Gambaran Umum UMKM di wilayah Kalimantan Selatan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Jumlah UMKM terdata di Kalimantan Selatan adalah 364.628, didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
Adapun sebaran UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota, Kabupaten Banjar yang merupakan sentra kerajinan intan permata memiliki jumlah UMKM tertinggi se-Kalsel sebanyak 67.655 pelaku usaha. Selain itu berdasarkan sebaran Debitur KUR per Kab/Kota, Kota Banjarmasin tertinggi Pertama dengan 12.920 pelaku usaha dan merupakan kota dengan penyaluran KUR terbesar dengan literasi keuangan UMKM lebih tinggi dan akses perbankan lebih mudah.
Untuk sebaran UMKM berdasarkan jenis lapangan usaha dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per lapangan usaha, UMKM di Kalsel didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dan telah memiliki akses pembiayaan yang lebih baik sehingga mendapatkan penyaluran KUR.
Identifikasi Kendala dan Kebutuhan Pemberdayaan UMKM
UMKM di Kalsel masih menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya. Untuk itu, diperlukan bentuk pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Berbagai kendala tersebut yaitu terkait permodalan karena kesulitan akses pembiayaan sehingga dibutuhkan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan; promosi dan pemasaran yaitu kendala akses pasar, strategi pemasaran, dan promosi sehingga diperlukan perluasan kemitraan, pelatihan digital marketing dan riset pasar; kendala kesulitan memperoleh bahan baku sehingga dibutuhkan perluasan akses ke pemasok, optimalisasi marketplace, dan media sosial; permasalahan pada kemasan produk sehingga dibutuhkan tempat atau pabrik untuk produk kemasan dan subsidi; kendala biaya dan kurangnya pemahaman atas proses legalitas usaha sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan serta subsidi biaya; dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia pada UMKM sehingga diperlukan bimbingan dan pelatihan teknis dan optimalisasi Teknologi Informasi.
Dukungan Pemerintah terhadap Pemberdayaan UMKM di Kalimantan Selatan
Pemerintah telah memberikan dukungan dalam pemberdayaan UMKM yaitu dukungan pembiayaan melalui penyaluran KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan dukungan melalui Belanja Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) melalui Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang bersumber dari APBN dan belanja daerah yang bersumber dari APBD.
Selain itu juga terdapat dukungan lainnya dari Pemerintah Pusat dan Pemda di Kalsel yaitu untuk permodalan berupa program tambahan subsidi bunga KUR dan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM, promosi dan pemasaran melalui kegiatan bimtek dan pelatihan, kemitraan terkait bahan baku, peningkatan kualitas kemasan produk melalui pembangunan rumah kemasan, legalitas usaha melalui sosialisasi izin usaha dan perolehan NPWP serta workshop terkait izin edar dan sertifikasi Halal dan Hak Cipta secara gratis termasuk layanan konsultasi dan pendampingan perizinan ekspor, serta bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran, pengolahan produk, keterampilan teknis, dan manajemen usaha.
Policy Recommendation
Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan antara lain:
Permodalan:
Perlu penambahan alokasi kuota KUR
Perlunya perluasan program tambahan subsidi bunga KUR dan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM
Promosi dan Pemasaran:
Pelatihan strategi pemasaran, digital marketing, riset pasar, dan pengembangan produk
Bahan Baku:
Perlu pelatihan manajemen rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku, strategi pengadaan bahan baku yang efisien, serta optimalisasi marketplace dan media social dalam pengadaan bahan baku
Kemasan Produk:
*Perlunya peningkatan jumlah dan kapasitas Rumah Kemasan
*Perlunya pemberian subsidi biaya kemasan
*Mendorong sektor swasta untuk membangun pabrik bahan baku kemasan di Kalimantan Selatan
Legalitas Usaha:
*Perlu adanya pengembangan program subsidi biaya perizinan dan sertifikasi terutama untuk UMKM rintisan
*Perlunya sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi berkelanjutan untuk menjangkau lebih banyak UMKM yang belum tersentuh
Sumber Daya Manusia:
*Perlunya pelatihan terintegrasi yang berkelanjutan dengan kurikulum yang diperbarui berkala mengikuti perkembangan pasar
*Perlunya update dan perbaikan data jumlah dan jenis lapangan usaha UMKM sebagai bahan pengambilan keputusan pemberdayaan UMKM.
Para Narasumber Publikasi ALCo:
- Dwijo Muryono : Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan
- Syafriadi : Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
- Kusumawardhani : Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
- Wirawan Sumardi : Kepala Seksi Data dan Potensi, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.
Para Narasumber Diseminasi KFR:
- Dr. Nuril Huda, S.E., M.M. : Lektor dari Universitas Lambung Mangkurat
- Herry Pradana, MBA : Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- Juanda : Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.*****juna