Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Kalimantan Selatan Periode s.d. 31 Desember 2024


derapjurnalis.com - Kamis (30/1/2025)

“APBN 2024: Kinerja Positif dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan”

Banjarmasin, 21 Januari 2025, 

Perekonomian Regional Kalsel: 

“Ekonomi Kalimantan Selatan 2024 Tumbuh Stabil, Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan”

Sampai dengan bulan Desember 2024,  kondisi perekonomian Kalimantan Selatan terus melanjutkan trend positifnya meskipun masih menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini didorong oleh sektor pertambangan, khususnya batubara, yang tetap menjadi komoditas utama dengan porsi 27,32%. Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi PDRB Kalsel sebesar 42,33%. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tetap terjaga. Namun, tekanan ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Secara umum, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang masih positif tersebut antara lain:

Tingkat inflasi Desember 2024 masih terkendali dan tercatat mengalami inflasi  sebesar 1,95% (yoy), lebih tinggi dari Nasional (1,57%). Dari lima daerah di Kalsel yang menjadi sampel pengukuran, tingkat inflasi tertinggi pada Kab. Tanah Laut sebesar 2,90% (yoy), sedangkan yang terendah pada Kotabaru sebesar 0,26% (yoy). Penyumbang inflasi di Kalsel antara lain emas perhiasan, ikan gabus, tarif parkir, dan minyak goreng.

Pada Desember 2024, neraca perdagangan di Kalimantan Selatan masih surplus sebesar US$1.055,27 juta. Kondisi ini mengalami penurunan -15,56% dibandingkan bulan sebelumnya. Sepanjang tahun 2024 ini, tren surplus neraca perdagangan terus berlanjut, tetapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Penyebab penurunan tersebut karena berkurangnya permintaan dari luar negeri atas komoditas ekspor utama Kalsel yaitu Batubara dan produk Kelapa Sawit. Selain itu kalau dari sisi impor, akibat adanya peningkatan importasi bahan bakar kendaraan bermotor dan kapal kargo 


KINERJA APBN  

“Akhirnya, Target Penerimaan Negara 2024 tercapai”

Kinerja APBN dari sisi pendapatan sampai dengan Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp24,40 triliun atau 104,68% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, kinerja pendapatan APBN sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 1,06% yang dikontribusikan dari penerimaan pajak dan bea cukai. Dari penerimaan perpajakan mencapai Rp21,43 triliun atau sebesar 100,64% dari target. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp0,59 triliun atau sebesar 105,09% dari target. Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,38 triliun atau sebesar 124,44% dari target. Untuk kinerja PNBP ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami kontraksi sebesar -11,87%.

Penjelasan lebih rinci untuk realisasi penerimaan pajak yaitu untuk penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp10,35 triliun atau mencapai 94,72%,yang mengalami penurunan sebesar 10,52%. Realisasi penerimaan dari PPN & PPnBM sebesar Rp8,39 triliun atau 100,17%, kinerjanya mengalami peningkatan sebesar 28,14%. Realisasi penerimaan dari PBB Rp2.59 triliun atau mencapai 136,69%, yang mengalami penurunan sebesar 6,76%. Penerimaan dari Pajak Lainnya sebesar Rp94,67 Miliar atau mencapai 105,88%, yang mengalami penurunan juga sebesar 2,99%.

Untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai, sampai dengan Desember 2024, penerimaan Kepabeanan dan Cukai direalisasikan sebesar Rp592,71 M dan Penerimaan Lainnya yang dipungut oleh DJBC sebesar Rp7.457,30 M. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terealisasi Rp4.225,20 M terdiri dari PPh Impor Rp648,1 M dan PPN Rp3.557,1 M.

Sedangkan untuk realisasi PNBP dikontribusikan oleh Pendapatan BLU tumbuh 5,83% yoy berasal dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN. PNBP yang dikelola oleh Kanwil DJKN antara lain PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang dengan total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp29,07 M.


“Realisasi Belanja Negara:  Kinerja Realisasi Belanja APBN Peringkat Kedua Nasional”

Dari sisi belanja negara, realisasinya sebesar Rp41,24 triliun atau 98,83% dari pagu Rp 41,73 triliun. Capaian ini meningkat 2,16% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk Bulan  Desember  ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9,70 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp31,54 triliun.

Kinerja belanja APBN bulan Januari s.d. Desember 2024 secara keseluruhan lebih tinggi dari tahun 2023. Dan realisasi di bulan Desember tahun 2024 merupakan yang terendah dibanding 2 tahun lalu yang menunjukan peningkatan kualitas pola realisasi. Kinerja belanja K/L bulan Desember 2024 (15,41% dari pagu K/L)  lebih rendah 0,18%, namun secara nominal meningkat Rp167,50 M dibanding tahun lalu, sangat dipengaruhi adanya peningkatan pagu sebesar 13,41% atau Rp1,19 Triliun.

Kinerja realisasi belanja pegawai s.d. Desember 2024 meningkat dipengaruhi oleh kenaikan Gaji ke 13 dan THR 2024, kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK di Kalsel. Secara agregat, belanja gaji dan tunjangan naik 12,71% yoy dan belanja Tukin naik 17,97% yoy, honor serta lembur turun  13,97% yoy.

Kinerja Belanja Barang s.d. Desember 2024 (realisasi terhadap pagu) menurun dari tahun 2023 karena peningkatan pagu terutama dari hibah,  tetapi secara nominal meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh realisasi untuk kegiatan persiapan / pelaksanaan pemilu dan pilkada oleh KPU dan Bawaslu serta dorongan akselerasi belanja.

Kinerja Belanja Modal s.d. Desember 2024 menurun dari  tahun 2023, baik secara nominal maupun persentase realisasi terhadap pagu. Penurunan terutama kontribusi dari  belanja modal sumber dana SBSN, sumber dana PNBP, dan sumber dana BLU.


“KINERJA TKD: Dana Bagi Hasil (DBH) telah mencapai 100%, sementara realisasi DAK Fisik masih belum optimal”

Untuk Belanja Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya sebesar Rp 31,54 triliun atau mencapai 99,68%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kontraksi sebesar 0,46%. Persentase realisasi penyaluran tertinggi dicatatkan oleh DBH yang telah mencapai 100%. Sedangkan kinerja realisasi terendah pada penyaluran DAK Fisik yang hanya mencapai 96,70%. Pertumbuhan tertinggi pada penyaluran Insentif Fiskal yang tumbuh sebesar 20,66%, kemudian Dana Alokasi Umum tumbuh sebesar 8,26. Secara nominal, kontribusi terbesar berasal dari DBH Rp17,85 triliun. Kinerja penyaluran TKD tertinggi pada Kabupaten Balangan yang mencapai 99,95%. Sedangkan yang terendah kinerjanya ada Kabupaten HSU sebesar 99,33%.

Khusus untuk mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2024, terdapat dukungan anggaran pemilu melalui Hibah Dalam Negeri (HDN). Sumber dana pelaksanaan Pilkada ini berasal dari Hibah Langsung Dalam Negeri  untuk satker KPU dan Bawaslu Rp867,81 M, yang sudah revisi (masuk pagu) Rp683,03 Miliar. Satker TNI, Polri & Kejaksaan Rp105,80 Miliar, yang sudah revisi (masuk pagu) Rp104,27 Miliar. Realisasi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp633,04 Miliar atau 80,41%, dengan rincian pada satker KPU dan Bawaslu mencapai Rp528,95 Miliar, sedangkan pada satker lingkup TNI, Polri, dan Kejaksaan sebesar Rp104,09 Miliar.

Kinerja K/L tertinggi untuk kategori besar dengan pagu (>Rp 500 Miliar) adalah Kementerian Agama 102,27%, Kementerian Pertahanan 99,84%, POLRI 98,83%. Untuk kategori sedang (100 s.d. 500 Miliar), kinerja tertinggi dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM 99,28%, Kementerian ATR/BPN 99,10%, Kejaksaan Agung 98,83%. Untuk kategori kecil ( <100 Miliar), kinerja tertinggi dicapai oleh BKKBN 99,76%, Kementerian Sosial 99,40%, dan BPK 99,39%. 


KINERJA APBD 

“Pendapatan Daerah Melampaui Target, Kinerja Belanja Daerah tumbuh 24,33%”

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Desember 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp46,94 triliun atau sekitar 103,80% dari target, tumbuh sebesar 26,52% jika dibandingkan tahun lalu. Hal ini didorong oleh peningkatan seluruh komponen pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 9,04% mencapai Rp8,52 triliun. Sampai dengan Desember 2024, 10 dari 14 Pemda di Kalsel telah mencatatkan pendapatan daerah melampaui target, dengan persentase capaian tertinggi pada Pemkab. Tanah Laut sebesar 121% dari target.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, realisasi belanja APBD telah mencapai Rp43,65 triliun atau sebesar 85,20% dari pagu, dan mengalami pertumbuhan sebesar 24,33%. Pertumbuhan kinerja belanja APBD init berasal dari peningkatan pada Belanja Operasi (tumbuh 17,02%), Belanja Modal (tumbuh 47,46%), dan Belanja Transfer (tumbuh 17,86%).

Sampai dengan Desember 2024, Belanja Daerah di Kalsel telah terealisasi 85,20% dari pagu. Angka ini masih mengindikasikan kinerja penyerapan belanja yang rendah dengan rata-rata penyerapan belanja bulanan rata-rata sebesar 7,10% dari pagu. Serapan belanja tersebut rendah utamanya pada Semester I dengan rata-rata penyerapan 4,07%. Meski demikian, kinerja Belanja Daerah menunjukkan perbaikan pada Semester II dengan rata-rata penyerapan Juli s.d. Desember mencapai 10,13%. Dari 14 Pemda di Kalsel, 12 pemda telah mencapai >80% pagu belanja daerah, dengan capaian tertinggi pada Pemkab. Batola sebesar 92% dari pagu.


KINERJA SEKTOR KEUANGAN:

“Penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi Dukung Pemberdayaan UMKM”

Penyaluran KUR di Kalsel s.d. 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp5,38 triliun kepada 91.545 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dengan persentase growth secara kumulatif mencapai 1,78% dibandingkan periode Desember 2023. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp5.096,23 M (94,70%) dan Syariah Rp285,31 M (5,30%). Kalsel Peringkat ke-14 Nasional dan Peringkat ke-3 se-Kalimantan Persentase Realisasi Penyaluran KUR terhadap Target. Tiga kabupaten/kota dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Kota Banjarmasin sebesar Rp1.165,42 miliar kepada 15.920 debitur, kemudian diikuti oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp 594,96 Miliar kepada 8.105 debitur, dan peringkat ketiga pada Kabupaten Banjar sebesar Rp497,09 miliar kepada 9.395 debitur. BRI merupakan Bank/LKBB dengan penyaluran KUR tertinggi per Desember 2024 dengan nominal sebesar Rp3.697,55 miliar yang disalurkan kepada 76.681 debitur. Capaian tersebut meningkat 13,87% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Penyaluran pembiayaan UMi di Kalsel s.d. 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp73,18 miliar kepada 16.418 debitur. Penyaluran UMi secara kumulatif mengalami peningkatan dibandingkan Desember 2023 dengan persentase growth sebesar 12,67%. UMi disalurkan secara Konvensional sebesar Rp3,61 M (4,93%) dan Syariah Rp69,57 M (95,07%). Kalsel Peringkat ke-24 Nasional dan Peringkat ke-2 se-Kalimantan Realisasi Penyaluran Pembiayaan UMi. Kota Banjarmasin merupakan kabupaten/kota dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per Desember tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp14,61 miliar yang disalurkan kepada 2.924 debitur. Capaian tersebut meningkat 4,60% dibandingkan periode Desember 2023. PNM merupakan LKBB dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per Desember tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp58,60 miliar yang disalurkan kepada 13.006 debitur. Capaian tersebut meningkat 15,52% dibandingkan periode Desember 2023.


“Subsidi Pupuk Dan Beras Untuk Menjaga Ketahanan Pangan”

Sampai dengan Desember 2024, pupuk bersubsidi (Urea, NPK, Pupuk Organik) tersalur 70.150,09 ton atau 71,17% dari total alokasi. Secara kumulatif, angka ini mengalami peningkatan 17,55% dibanding penyaluran s.d. Desember tahun lalu yang mencapai 59.674,78 ton. Peningkatan realisasi penyaluran Pupuk pada Bulan Desember disebabkan oleh penambahan jumlah kuota pupuk bersubsidi tahun 2024 serta hasil panen tahun 2024 yang tinggi sehingga mendorong daya beli petani terhadap pupuk bersubsidi. Berdasarkan Permentan 1/2024 dan Kepmentan 249/2024, Kalimantan Selatan mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 59.684 ton di tahun 2024, sehingga total kuota pupuk bersubsidi di Kalsel menjadi 98.567,00 ton. Berdasarkan wilayah penyalurannya, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu, dan Kab. Tanah Laut mencatatkan realisasi penyaluran subsidi pupuk tertinggi per Desember 2024 masing-masing sebesar 97,42%, 92,08%, dan 89,08% dari target. 

Sedangkan untuk subsidi beras, sampai dengan Desember 2024, CBP (SPHP) telah salur 21.355,82 ton. Secara akumulatif, angka ini mengalami penurunan 7,64% dibanding penyaluran CBP s.d. Desember 2023 lalu. Penyaluran CBP (SPHP) di Kalsel pada bulan Desember mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 65,80%. Penyaluran Bantuan Pangan di Kalsel hanya dilakukan sebanyak 9 kali dalam satu tahun, yaitu pada Bulan Januari, Februari, Maret (Tahap 1), April, Mei, Juni (Tahap 2), dan Agustus, Oktober, Desember (Tahap 3). Beras SPHP ditujukan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar. Pada bulan Maret s.d. Juni dan bulan September, harga beras relatif tinggi di pasar sehingga masyarakat beralih membeli beras SPHP. Sementara pada Triwulan IV (Oktober, November, Desember), harga beras relatif stabil sehingga penyerapan beras SPHP relatif rendah.


“Subsidi Energi Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat”

Untuk subsidi listrik, pada bulan Desember, subsidi listrik yang disalurkan oleh PLN UID Kalselteng di Kalimantan Selatan sebesar Rp165,47 M. Secara akumulatif sampai dengan Desember 2024, total subsidi listrik yang telah dialirkan ke Kalsel sebesar sebesar Rp1,46 triliun (70% dari jumlah subsidi PLN UID Kalselteng). Tiga segmen konsumen listrik terbesar di Kalsel pada Desember 2024 meliputi rumah tangga sebesar 173,79 juta kWh (56%), industri sebesar 76,48 juta kWh (24%) dan bisnis sebesar 61,33 juta kWh (20%). Dibandingkan konsumsi listrik bulan November 2024, konsumsi listrik bulan Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,67% secara agregat yang dikontribusikan oleh pertumbuhan pada konsumsi listrik pada ketiga sektor dengan peningkatan tertinggi oleh sektor industri sebesar 6,05% mtm.

Sedangkan untuk subsidi BBM dan LPG, sampai dengan Desember 2024, penyaluran subsidi BBM di Kalsel telah mencapai 553.527 kilo liter Pertalite, 246.642 kilo liter Solar JBT, dan 112.010 metrik ton LPG 3kg. Dibandingkan penyaluran pada November 2024, terjadi penurunan penyaluran LPG 3kg sebesar -2,78%, sementara penyaluran Pertalite dan Solar JBT masing-masing meningkat sebesar 1,85% dan 0,37%. Konsumsi LPG 3kg bersubsidi mengalami penurunan disebabkan oleh pengawasan yang diperketat guna memastikan ketepatan penyaluran subsidi. Sementara penyaluran Pertalite dan Solar JBT meningkat karena jumlah hari pada Desember lebih banyak daripada November.


“Kontribusi Pemerintah Untuk Jamkes Dan Manfaat Pensiun”

Kontribusi pemerintah untuk jaminan kesehatan masyarakat, sampai dengan Desember 2024, dari total 4,27 Juta orang penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 4,25 Juta orang (99,70%) telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan sebanyak 0,98 Juta orang penduduk (22,98%) diantaranya mendapatkan bantuan pemerintah dari APBN dan APBD melalui Program PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan). Pada Bulan Desember 2024, Jumlah Penerimaan Iuran BPJS adalah sebesar Rp180,39 Miliar dan Jumlah Pengeluaran Pelayanan Kesehatan sebesar Rp202,04 Miliar. Biaya Pelayanan Kesehatan terbanyak untuk kasus rawat inap di Kalimantan Selatan adalah Kemoterapi Neoplasma. Sampai dengan Desember 2024, masih terdapat tunggakan iuran BPJS Pemda sebesar Rp7,82 Miliar, yaitu pada Kab. Hulu Sungai Tengah (PBPU Pemda Rp7,26 M, dan Bantuan PBPU Pemda Rp469 Juta); serta pada Kab. Tanah Laut (Bantuan PBPU Pemda Rp91 Juta); 

Kontribusi pemerintah untuk manfaat pensiun pada Bulan Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut: jumlah pendapatan dari Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp27,95 Miliar dari total 95.538 orang pegawai, terdiri dari pegawai ASN Pusat (16.537 orang), ASN Daerah (58.710 orang), dan PPPK (20.291 orang). Klaim Dapem Induk dari APBN disalurkan sebagai pembayaran Pensiun Rp177,69 Miliar kepada 57.575 orang penerima. Sedangkan untuk klaim Non Dapem disalurkan melalui program Tabungan Hari Tua (THT) sebesar Rp16,63 Miliar kepada 230 penerima dan melalui program Pensiun sebesar Rp1,43 Miliar kepada 313 penerima.


“SUBSIDI PERUMAHAN”

Subsidi pemerintah di sektor perumahan dijelaskan sebagai berikut: total unit rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) se-Prov. Kalsel menduduki posisi terbanyak ke-8 dengan jumlah 7.892 unit (3,94%), dan nilai FLPP Rp1 T dari nilai total secara nasional mencapai Rp24,6 Triliun. Terdapat 9 Bank penyalur FLPP pada Provinsi Kalimantan Selatan. Bank dengan penyaluran terbesar adalah BTN (3.454 unit / 43,77%) dan Kab/Kota dengan FLPP terbanyak ada di Kab. Banjar (2.436 Unit / 30,87%). Jumlah perumahan yang ada di Provinsi Kalsel mencapai 621 Perumahan dengan Pengembang sebanyak 369. 

LOKAL ISU REGIONAL

“Perbandingan Penyerapan Belanja APBN vs APBD”

1. Penyaluran TKD pada bulan Jan, Apr, Jul, dan Oct tinggi disebabkan oleh penyaluran DBH (56,6% TKD yang disalurkan pada 2024 merupakan DBH)

2. Realisasi belanja daerah cenderung rendah pada Semester I 2024 dengan rata-rata realisasi sebesar 4,07%. Realisasi belanja daerah mulai meningkat pada Semester II 2024, namun masih menumpuk di bulan Desember dengan realisasi 21,76%

3. Realisasi belanja negara telah terdistribusi normal di setiap periodenya dengan rata-rata persentase realisasi bulanan sebesar 8,24%. Pada bulan Jan, Apr, Jul, dan Oct, belanja yang direalisasikan lebih besar karena adanya penyaluran DBH setelah triwulan berakhir.

4. Realisasi belanja K/L menunjukkan tren yang relatif stabil dengan rata-rata persentase realisasi bulanan sebesar 8,01% (2 kali lebih cepat dibandingkan realisasi belanja APBD). Di akhir tahun terjadi lonjakan realisasi belanja, namun lebih landaI dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian, tren realisasi belanja negara cenderung stabil sesuai capaian per triwulannya, sedangkan tren realisasi belanja daerah rendah di semester pertama namun melejit di akhir tahun.***

Lebih baru Lebih lama