Banjarmasin, derapjurnalis.com - Berikut informasi dari Kanwil DJPb Kalsel yang diterima Minggu 9 Maret 2025
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
Kalimantan Selatan
Periode s.d. 31 Januari 2025
“APBN 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
Banjarmasin, 27 Februari 2025
Perekonomian Regional Kalsel:
“Ekonomi Kalimantan Selatan 2025 Tumbuh Stabil, Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan”
Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan di awal tahun 2025 ini, terus melanjutkan trend positifnya meskipun masih menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi di triwulan IV tahun lalu yang secara yoy tumbuh 5,15%, lebih tinggi dari Nasional yang mencapai 5,05%. PDRB tercatat sebesar Rp286,82 triliun (ADHB) atau Rp156,76 triliun (ADHK). Pertumbuhan ekonomi Kalsel masih ditopang oleh lapangan usaha Pertambangan dengan kontribusi 29,47%. Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi PDRB Kalsel sebesar 46,32%. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tetap terjaga. Secara umum, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang masih positif tersebut antara lain:
1. Tingkat inflasi Januari 2025 masih terkendali dan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,62% (yoy), lebih
rendah dari Nasional (0,76%). Dari lima daerah di Kalsel yang menjadi sampel pengukuran, tingkat inflasi
tertinggi pada Tanjung Kab.Tabalong sebesar 1,46% (yoy), sedangkan yang terendah pada Kotabaru,
yang mengalami deflasi sebesar -1,29% (yoy). Penyumbang inflasi di Kalsel antara lain emas perhiasan,
tarif parkir, minyak goreng, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin.
2. Pada Januari 2025, neraca perdagangan di Kalimantan Selatan masih surplus sebesar US$807,43 juta.
Kondisi ini mengalami penurunan -27,67% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada awal tahun 2025 ini,
tren surplus neraca perdagangan terus berlanjut dari tahun sebelumnya, tetapi masih lebih rendah
dibandingkan tahun 2024.
KINERJA APBN
“Penerimaan negara di awal tahun masih terkontraksi”
Target pendapatan APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp22,02
triliun. Sampai dengan Januari 2025, kinerja APBN dari sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp106,88miliar atau 0,49% dari target. Capaian ini mengalami kontraksi 91,25% dibandingkan periode yang sama
tahun lalu. PNBP mendominasi pendapatan negara dengan kontribusi 95%. Di sisi lain, pendapatan
perpajakan mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh restitusi PPN pada Januari 2025 ini.
Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara adalah sebagai berikut: Penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp593,21 miliar, mengalami kontraksi sebesar -18,31%. Hal ini disebabkan karena perpindahan WP Cabang ke KPP tempat WP Pusat terdaftar. Penerimaan PBB sebesar Rp6,41 miliar, mengalami kontraksi sebesar -86,30% karena perpindahan WP Cabang yang melakukan setoran PBB ke KPP tempat WP Pusat terdaftar. Penerimaan PPN sebesar -Rp690,42 miliar, mengalami kontraksi sebesar -534,79%, karena restitusi yang meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penerimaan dari Pajak Lainnya tumbuh sebesar 149,61% dari penerimaan tahun lalu.
Untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai pada Januari 2025 ini sebagai berikut; penerimaan Kepabeanan dan Cukai direalisasikan sebesar Rp69,50 miliar dan Penerimaan Lainnya yang dipungut oleh DJBC sebesar Rp294 miliar. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terealisasi Rp130 miliar terdiri dari PPh
Impor Rp24,4 miliar dan PPN Impor Rp105,6 miliar.
Realisasi PNBP mengalami kontraksi 61,38% yang dikontribusikan oleh penurunan PNBP Lainnya 61,09% dan penurunan Pendapatan BLU 85,67%. PNBP yang dikelola oleh DJKN antara lain PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang dengan total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp2,25 M.
Realisasi Belanja Negara: Implementasi Program Efisiensi Anggaran”
Dari sisi belanja negara, realisasi total belanja negara sebesar Rp3,06 triliun atau 7,90% dari pagu. Capaian ini turun (-32,28%) dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Kalsel menurun 6,99%. Penurunan pagu tersebut turut berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalsel pada Januari. Jenis Belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 91,11% dari total belanja APBN. Pada Januari, belanja TKD realisasi sebesar Rp2.790,39 miliar sedangkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) realisasi sebesar Rp272,07 miliar
Realisasi Belanja Pegawai s.d. Januari 2025 meningkat dari 2024 dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK. Secara agregat, belanja gaji dan tunjangan naik 14,26% yoy dan belanja tukin naik 33,02% yoy, honor serta lembur turun 82,26% yoy.
Realisasi Belanja Barang s.d. Januari 2025 menurun dari 2024 dipengaruhi masih dalam proses efisiensi belanja (Inpres No.1 Tahun 2025). Penurunan terbesar pada belanja Barang Non Operasional Rp36,44 M (87,28%), Perjadin Rp30,67 M (95,43%), Belanja Barang BLU Rp28,20 M (89,58%)
Realisasi Belanja Modal s.d. Januari 2025 menurun dari 2024 dipengaruhi masih dalam proses efisiensi belanja (Inpres No.1 Tahun 2025). Penurunan terutama kontribusi dari belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp9,26 M (100%), dan Belanja Modal Fisik lainnya Rp3,96 M (100%)
“KINERJA TKD: Penyaluran Dana Desa Tercepat Secara Nasional TA 2025”
Sampai 31 Januari 2025, TKD sudah tersalurkan sebesar Rp2,79 triliun atau 10,00% dari Pagu.Jenis TKD yang sudah tersalurkan adalah DBH, DAU, DAK Non Fisik dan Dana Desa. Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, penyaluran TKD secara growth mengalami penurunan 32,66%. Berdasarkan persentase, penyaluran tertinggi ada pada Kota Banjarmasin sebesar 12,87% dari pagu dan terendah ada pada Kab. Tapin yang merealisasikan 7,52% dari pagu. Penyaluran Dana Desa TA 2025, di Kalsel ada 3 Kabupaten yang tercepat secara Nasional dalam penyaluran Dana Desa yaitu Kab. Barito Kuala, Kab. Banjar dan Kab. Hulu Sungai Utara.
KINERJA APBD
“Kinerja Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah masih Terkontraksi di Awal Tahun”
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan di Bulan Januari 2025, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,47 triliun atau sekitar 3,52% dari target, terkontraksi sebesar -70,61% jika dibandingkan tahun lalu. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp1.348,67 (kontribusi 92%) dengan capaian 4,13% dari target yang diharapkan. Sementara porsi Pendapatan Asli Daerah 8% dari total Pendapatan, sedangkan porsi LainLain Pendapatan Daerah (0,004%). Seluruh Pemda telah mencatatkan pendapatan di awal tahun dengan persentase capaian tertinggi pada Kota Banjarmasin sebesar 8,1% dari target. Sementara berdasarkan nominal Pemprov. Kalsel mengumpulkan pendapatan tertinggi sebesar Rp396,33 M.
Untuk Belanja Daerah di Kalsel, realisasi belanja APBD sebesar Rp497,92 miliar atau 1,05% dari pagu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar -62,70%. Kontraksi ini dikontribusikan oleh seluruh jenis belanja kecuali belanja tidak terduga yang tumbuh 433% (yoy). Belanja Transfer secara yoy mengalami kontraksi paling dalam sebesar 97,20% yang disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah Kabupaten/Kota akibat skema kebijakan Opsen. Kinerja Belanja Operasi menunjukkan penurunan didorong oleh hampir seluruh komponen penyusunnya. Belanja Hibah dan Belanja Barang dan Jasa mengalami kontraksi masing-masing sebesar 100% dan 53%. Sampai dengan Januari 2025, seluruh Pemda di Kalsel telah telah merealisasikan belanja awal tahun dengan capaian persentase belanja tertinggi pada Kota Banjarmasin sebesar 2,3% dari pagu. Sementara berdasarkan nominal belanja, Pemprov Kalsel merealisasikan belanja dengan nominal tertinggi sebesar Rp69,02.
KINERJA SEKTOR KEUANGAN:
“Penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi Dukung Pemberdayaan UMKM”
Penyaluran KUR di Kalsel s.d. 31 Januari 2025 terealisasi sebesar Rp143,56 miliar kepada 3.021 debitur (2,52% dari target Rp5,69 T) oleh 5 Bank Penyalur. Kalsel Peringkat ke 12 Persentase Realisasi Penyaluran KUR terhadap Target se-Indonesia. Nominal penyaluran tersebut mengalami penurunan dengan persentase growth -62,9% dibandingkan periode Januari 2024. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp141,40 M (98,50%) dan Syariah Rp2,16 M (1,50%).
Kota Banjarmasin merupakan kota dengan penyaluran KUR tertinggi per Januari tahun 2025 dengan nominal sebesar Rp27,91 miliar yang disalurkan kepada 493 debitur. Capaian tersebut menurun 69,48% dibandingkan periode Januari 2024. BRI merupakan Bank/LKBB dengan penyaluran KUR tertinggi per Januari tahun 2025 dengan nominal sebesar Rp128,28 miliar yang disalurkan kepada 2.849 debitur. Capaian tersebut menurun 51,44% dibandingkan periode Januari 2024.
Penyaluran pembiayaan UMi di Kalsel s.d. 31 Januari 2025 terealisasi sebesar Rp80 juta kepada 4 debitur. Penyaluran UMi secara kumulatif mengalami penurunan dibandingkan Januari 2024 dengan persentase growth sebesar -98,05%. UMi disalurkan secara Konvensional sebesar Rp80 juta (100%).Kalsel Peringkat ke-8 Nasional dan Peringkat ke-1 se-Kalimantan Realisasi Penyaluran Pembiayaan UMi.
Kabupaten Tanah Laut merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Kalsel yang sudah ada realisasi penyaluran pembiayaan UMi per Januari tahun 2025 dengan nominal sebesar Rp80 juta yang disalurkan kepada 4 debitur. Capaian tersebut menurun 75,76% dibandingkan periode Januari 2024. KJP Cipta Prima Sejahtera, koperasi lokal pertama di Kalimantan yang memperoleh direct lending dari PIP dan menjadi penyalur pembiayaan UMi, merupakan satu-satunya LKBB di Kalsel yang telah menyalurkan pembiayaan UMi per Januari 2025 dengan nominal sebesar Rp80 juta kepada 4 debitur
LOKAL ISU REGIONAL
“Kontribusi Transaksi Lelang terhadap Perekonomian Kalsel”
1. Kontribusi secara Langsung
Peningkatan transaksi lelang berkontribusi terhadap PDRB selain itu juga berkontribusi terhadap
Penambahan Pendapatan Kas Negara/Daerah sebesar Rp69,99 miliar (s.d. Desember 2024) terdiri:
a. PNBP Lelang sebesar Rp14,58 miliar;
b. PPh sebesar Rp6,28 miliar;
c. Hasil Bersih Lelang BMN & Barang Rampasan Rp16,82 miliar;
d. Lelang Barang Sitaan Pajak Rp18,27 miliar.;
e. BPHTB sebesar Rp11,91 miliar;
f. Hasil Bersih Lelang BMD Rp2,13 miliar.
2. Kontribusi Tidak Langsung
Penambahan likuiditas pendanaan pada Perbankan dan Pegadaian (pengurangan NPL) yang
berpotensi dapat disuntikkan ke Perekonomian Regional Provinsi Kalimantan Selatan (s.d. Desember
2024) dalam bentuk kredit sebesar Rp261,88 miliar dari:
a. Pokok Lelang laku: Rp234,06 miliar; dan
b. Lelang batal karena pelunasan/pembayaran oleh debitur sebesar Rp27,82 miliar.
Narahubung:
Humas Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan